Memaksimalkan Kebijakan Moratorium CPNS

Gambar Memaksimalkan Kebijakan Moratorium CPNS

Pemerintah telah mengumumkan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2020 ditiadakan. Bahkan, moratorium ini dapat berlanjut hingga 2021 jika situasi pandemi covid-19 belum memungkinkan untuk penyelenggaraan event besar. Moratorium ini dianggap perlu untuk mengantisipasi dampak terburuk dari penyelenggaraan seleksi yang melibatkan peserta dalam jumlah yang cukup besar.

Kebijakan moratorium CPNS tidak hanya diambil kali ini saja. Tahun 2011 yang lalu pemerintahan juga mengambil kebijkan moratorium CPNS hingga tahun 2012 dan 2015. Tujuannya adalah untuk melakukan penataan birokrasi melalui pendistribusian pegawai secara proposional di semua lembaga. Moratorium kala itu bersifat dinamis dan kebijakan berjalan. Artinya, pemerintah kadang menerapkan moratorium secara ketat, terkadang juga longgar. Pada sisi ini, proses rekrutmen dilakukan secara terbatas, hanya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian semata.

Moratorium CPNS kali ini tentu menjadi informasi yang kurang nyaman bagi sebagian besar masyarakat khususnya para pencari kerja. Disadari, profesi menjadi ASN saat ini masih primadona. Adanya jaminan hari tua berupa pensiun dan anti pemutusan hubungan kerja menjadi semangat tersendiri. Belakangan, tren ini ditambah dengan status kebanggaan karena mampu memenangkan persaingan dari sekian banyak pelamar. Data menunjukkan jumlah pelamar CPNS dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2019, tercatat sejumlah 4.195.837 pelamar yang memperebutkan 152.286 formasi.

Kesempatan Bagi Instansi

Adanya moratorium CPNS setidaknya mengamanatkan kita untuk memanfaatkan banyak hal. Terdapat potensi untuk mengambil ceruk kebijakan yang konstruktif jika dapat dioptimalkan secara maksimal. Pertama, bagi instansi daerah, inilah saat yang tepat untuk memperbaiki dokumen formasi CPNS sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Moratorium menjadi waktu yang tepat untuk mengkalkulasi ulang komposisi pegawai sehingga usulan formasi nantinya tepat sasaran. Formasi yang tepat sasaran mengindikasikan tidak ada lagi istilah banyak pegawai namun kurang pegawai.

Pengalaman yang berjalan selama ini, aspek formasi seolah menjadi momok tersendiri bagi daerah maupun juga kementerian terkait. Dalam usulannya, daerah berupaya mengajukan jumlah formasi sebanyak mungkin, disisi lain kementerian berupaya memberikan seminimal mungkin. Rasionalisasi anggaran menjadi salah satu aspek yang menjadi pertimbangan. Jika diberikan formasi dalam jumlah yang sesuai dengan usulan, apakah mampu nanti daerah secara fiskal terutama untuk menggaji pegawai. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan.

Sebaran, komposisi, serta rotasi pegawai menjadi catatan lain yang menentukan tingkat keruwetan formasi. Tantangannya terletak pada konsistensi dalam mengusung komposisi formasi yang telah diterima. Daerah perlu sedikit istiqomah dalam mengatur pola perputaran rotasi dan mutasi pegawai sesuai dengan akad awal.