Pemeringkatan Kinerja: Menanti Sebuah Harapan

Gambar Pemeringkatan Kinerja: Menanti Sebuah Harapan

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) mendatang akan dilaksanakan melalui sistem pemeringkatan. Skema pemeringkatan kinerja ASN tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja ASN. PP tersebut direncanakan dilaksanakan dua tahun setelah regulasi tersebut ditetapkan (2021). 

Dalam PP Nomor 30/2019 tersebut, pemeringkatan kinerja disebutkan merupakan hasil perbandingan antara nilai kinerja dan predikat kinerja pada dokumen penilaian kinerja antar ASN suatu instansi pemerintah. Nilai kinerja adalah gabungan dari nilai sasaran kinerja pegawai (SKP) dan nilai perilaku pegawai. Sedangkan predikat kinerja adalah kategori penilaian status kinerja berdasarkan nilai kinerja.

Tujuan pemeringkatan kinerja sendiri adalah untuk mendapatkan kinerja ASN yang sesuai dengan penilaiannya. Hasil pemeringkatan kinerja didapatkan dari dokumen penilaian kinerja ASN dihasilkan setiap tahun. Selanjutnya, hasil pemeringkatan kinerja nantinya dijadikan bahan pertimbangan prioritas pengembangan kompetensi dan karier pegawai, serta menyusun profil kinerja ASN.

Secara teknis, penilaian kinerja pegawai dilakukan mulai dari atasan hingga ke level staf. Penilaian tersebut diimplementasikan secara objektif. Misalnya, pencapaian target atau semua hal yang bisa diukur secara kuantitatif. Hasil pemeringkatan kinerja ASN nantinya dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu kinerja “di atas ekspekstasi”, kinerja “sesuai ekspektasi”, hingga kinerja “di bawah ekspektasi”. Hasil pemeringkatan kinerja tersebut akan berpengaruh pada kenaikan pangkat kepegawaian (promosi) dan pendapatan ASN. 

Saat ini, instansi pemerintah pusat maupun daerah tengah menunggu operasionalisasi turunan PP Nomor 30/2019 berupa petunjuk teknis pemeringkatan kinerja. Penyusunan regulasi tersebut diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara. Penyusunan pedoman teknis tersebut juga mengikuti perkembangan hasil pilot project manajemen kinerja yang di bawah koordinasi Kementerian PANRB. 

Berdasarkan data dari Kementerian PANRB, setidaknya terdapat 17 instansi yang melakukan pilot project manajemen kinerja. Sepuluh (10) lokus dari instansi daerah diantaranya: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, D.I Yogyakarta, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sumedang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Banyuwangi. Tujuh (7) instansi pemerintah pusat adalah Kementerian PANRB, Kementerian PUPR, BKN, LAN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Keuangan.