Tuliskan Pertanyaan Anda



Daftar Pertanyaan Konsultasi Kepegawaian

BUTIR PENILAIAN JF

  1. DIMAS A12E7GK    06 Juli 2020    16:56

    Apakah mengikuti Webminar sama dengan mengikuti Seminar sehingga dapat dinilaikan dalam angka kredit ? Terima kasih

CUTI TAHUNAN GURU

  1. RIJAL UACDJN2    06 Juli 2020    12:38

    guru di madrasah sebelumnya tidak mendapatkan cuti tahunan , berdasarkan pp 11 tahun 2017 dg adanya pp 17 tahun 2020 perubahan pp 11 tahun 2017 pasal 315 berbunyi PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurrrt peraturan perundangundangan, berhak mendapatkan cuti tahunan. apakah ini benar dan kapan belakunya? terim kasih

PERTEK/PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

  1. DARMAJI 674BMZ2    06 Juli 2020    11:36

    Yth. Bapak/Ibu BKN saya mau menanyakan perihal Pertek/ Pertimbangan Teknis berapa lama proses keluarnya, dari memasukkan berkas sampai keluar Perteknya?

KONFIRMASI STATUS KENAIKAN PANGKAT

  1. MULYADI, ST., MM LB7EJ48    04 Juli 2020    12:00

    Saya mengajukan kenaikan pangkat peridide 1 April 2020, kemarin agak telat karena SK jafung terbitnya agak telat, yaitu baru terbit tgl 26 Maret 2020. Selanjutnya berkas KP diajukan ke BKN. Selanjutnya saya mengecek di web kanreg1bkd sekitar Minggu ke 3 bulan mei 2020 tetapi statusnya yg muncul seperti ini"Usulan KP anda sdh diterima BKN dan saat ini masih dalam proses penetapan nota persetujuan KP" dimana diketerangan bahwa proses KP didasarkan data KP dan SAPK prrtanggal 05 Mei 2020. Tetapi sampai sekarang tgl 4 Juli 2020 saya ngecek status KP saya masih sama, malah dasar data proses kenaikan pangkat berubah jadi per tanggal 05 Juni 2030. Apakah saya harus menunggu proses KP saya atau saya harus mengajukan lagi KP saya pada periode 01 Oktober 2020?

    • Pada kenaikan pangkat periode April 2020, status berkas usulan KP Saudara adalah BTL(bahan tidak lengkap) sehingga tidak dapat dipertimbangkan untuk direkomendasikan kenaikan pangkat. Terkait dengan hal tersebut, untuk dapat mengikuti kenaikan pangkat periode Oktober, dapat melakukan pengusulan kembali yang diawali dengan proses entry pada aplikasi SAPK oleh pihak BKD. Untuk realisasinya, silakan dapat langsung berkomunikasi dengan pihak BKD Prov. Jateng perihal tindak lanjut dari proses BTL pada periode KP April kemarin. Idealnya, setelah Saudara melengkapi kekurangan berkas, nantinya pada tahap selanjutnya adalah pihak BKD akan melakukan entry kembali proses pengusulan KP untuk periode Oktober 2020 berbekal kelengkapan berkas yang sudah Saudara sampaikan. Batas akhir pengusulan berkas untuk KP periode Oktober adalah bulan Agustus. Demikian terima kasih.

PNS YANG PERTEKNYA SUDAH KELUAR KARENA PENSIUN JANDA/DUDA TETAPI ADA KOMPLEN KARENA SUAMINYA MENINGGAL DALAM TUGAS

  1. TAUFIK T17K5PF    04 Juli 2020    10:41

    Min ASN yang meninggal karena sakit sk pemberhentiannya janda/duda sudah keluar? Tetapi karena keluarga merasa alm.meninggal dalam tugas? apakah sk pemberhentiannya bisa di batalkan dan di usulkan jadi pemberhentian karena tewas? Trma kasih.

    • Terkait hal tersebut silahkan diusulkan ke BKN untuk legitimasi status tewasnya, nanti pihak BKN akan memberikan keputusan apakah statusnya tewas ataukah tidak. Mengingat proses untuk penentuan tewas memerlukan waktu yang lama (karena keputusan berada dalam kewenangan BKN Pusat Jakarta setelah memperoleh kajian/telahaan dari Kanreg BKN), harap menjadi pertimbangan bagi pihak keluarga juga karena secara otomatis hak-hak kepegawaian yang seharusnya diperoleh menjadi tertunda. Demikian terima kasih. 

APAKAH PENDIDIKAN S-3 BY RESEARCH DAN KELAS CABANG DIAKUI?

  1. SUKMA MAHENDRA UQQX3ZB    03 Juli 2020    13:04

    Terima kasih karena konsultasi saya sebelumnya telah terjawab. Mencerahkan. Hanya saja ada yg terlewat, mengenai apakah ijazah S3 yg didapat dengan metode perkuliahan by research dapat diakui? Dan bagaimana bila seorang mengikuti pendidikan kelas cabang, misal PNS di Jakarta, mengikuti pendidikan kelas cabang milik UGM Yogya yang ada di Jakarta (pada ijazahnya tetap tetulis tempat dikeluarkan ijazah adalah di Yogya).. Itu saja, matur nuwun..

    • Terkait dengan metode pembelajaran tidak diatur secara detail, yang penting tidak melanggar norma pembelajaran, terdapat payung hukum penyelenggaraan pendidikan, dan sudah diakomodir dalam kurikulum PT. Demikian pula dengan kampus cabang, sepanjang sudah memperoleh persetujuan dan diakui oleh Dikti, maka dapat diakomodir. Demikian terima kasih. 

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

  1. DIKHA FVAFM4W    03 Juli 2020    08:17

    Pada Permenpan RB 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah. Terdapat kolom "Kualifikasi Pendidikan Minimal", maka Apakah bisa jika jabatan dengan syarat minimal S1 namun diisi dengan Pegawai yg berpendidikan S2, karena yg sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikannya adalah S2 ? Terima Kasih

    • Persyaratan kualifikasi pendidikan yang tertuang dalam PermenpanRB No. 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana merupakan kualifikasi pendidikan minimal yang harus dipenuhi untuk suatu jabatan pelaksana. Dikarenakan persyaratan minimal, maka dalam hal tertentu dapat dipenuhi kualifikasi pendidikan jenjang diatasnya jika memang dirasa diperlukan. Meskipun demikian, terkait dengan kualifikasi pendidikan ini merupakan aspek yang sensitif khususnya jika dihubungkan dengan pengajuan usulan formasi CPNS karena salah satu pertimbangan disetujui tidaknya usulan formasi suatu jabatan juga dikaitkan dengan persyaratan jenjang kualifikasi pendidikan yang diusulkan. Jika dirasa terlalu tinggi (misal S2), maka Kementerian akan menolaknya terlebih jika dikaitkan dengan kemampuan daerah dalam hal finansial. Maka, terkait dengan persyaratan kualifikasi pendidikan ini harap dapat dilakukan pengkajian secara mendalam. Demikian, semoga membantu.

SYARAT INPASSING

  1. KURNIAWAN HHTP98L    02 Juli 2020    16:58

    Ijin melengkapi pertanyaan saya sebelumnya. Mengingat yang akan diusulkan Inpassing hanya 1 orang. Maka perhitungan kebutuhan hanya untuk yg akan Inpassing atau total kebutuhan keseluruhan ? Terima Kasih

    • Mengulangi jawaban sebelumnya, jumlah usulan formasi inpassing dibuat secara akumulatif, yang merupakan komposisi keseluruhan dari jumlah ideal suatu jabatan JFT yang dibutuhkan suatu organisasi, baik jenjang Pertama, Muda, Madya, hingga Utama (jika dibutuhkan). Demikian, semoga membantu. 

SYARAT INPASSING

  1. KURNIAWAN ZQFRPLJ    02 Juli 2020    16:55

    Dalam Peraturan BKN No : 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Inpassing Pelaksanaan Ukom dan Penetapan kebutuhan JF Kepegawaian dan Surat Deputi Bid.Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor : CV 26-30/V 29-9/99 Tanggal 18 Februari 2019 Perihal Inpassing JF Kepegawaian. Surat Pernyataan Perhitungan Kebutuhan Jabatan memuat semua total kebutuhan atau sesuai jumlah yang akan mengikuti Inpassing ? Mengingat yg akan diusulkan hanya sejumlah 1 orang. Terima Kasih

    • Jumlah usulan formasi inpassing dibuat secara akumulatif, yang merupakan komposisi keseluruhan dari jumlah ideal suatu jabatan JFT yang dibutuhkan suatu organisasi, baik jenjang Pertama, Muda, Madya, hingga Utama (jika dibutuhkan). Demikian terima kasih. 

REGULASI SYARAT PROGRAM STUDI

  1. SUKMA MAHENDRA ZHXC984    02 Juli 2020    15:11

    Salam Tim Admin. Salut atas pelayanan tim admin yang selalu menjawab pertanyaan/konsultasi yang diajukan penanya. Mau konsultasi, saya berencana melanjutkan studi lebih lanjut ke S3 dengan izin belajar, tapi saya kurang update tentang syarat program studi yang dapat saya ambil. Saya hanya tau syarat normatif seperti akreditasi minimal B, dan tidak boleh yang dilakukan hanya di hari sabtu-minggu. Oleh karena itu Mohon info apakah ada peraturan ketentuan/lengkap terkait program studi yang dapat diambil? Selain itu saya mohon konfirmasi sbb: a. benarkah kalau lokasi kampus lebih dari 60km dari kantor tdk bisa dengan izin belajar, meskipun riil bahwa lokasi itu bisa ditempuh? b. benarkah program doktor by research tdk boleh? Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih.. :)

    • Regulasi mengenai ketentuan Ijin Belajar dan Tugas Belajar sejauh ini diatur melalui SE MenpanRB NO. 04 tahun 2013. Dalam SE tersebut sudah diatur mengenai persyaratan, tata cara, serta mekanisme teknis lainnya dalam pelaksanaan Ijin Belajar maupun Tugas Belajar. Prinsip utama dalam Ijin Belajar adalah proses studi atas biaya mandiri serta tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu keja atas izin pimpinan instansi. Terkait dengan jarak tepuh lokasi tempat studi menggunakan aspek rasionalitas karena secara rinci tidak diatur dalam SE MenpanRB tersebut. Sehingga, alangkah baiknya sebelum mendaftar atau melalukan ijin belajar terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak pengelola kepegawaian instansi untuk diperoleh masukan serta pertimbangan yang matang.
      Perlu dipertimbangkan pula, bahwa dalam ijin belajar terdapat klausul yang mengikat bahwa nantinya tidak akan menuntut untuk dilakukannya penyesuaian ijazah terkecuali hanya terdapat formasi. Formasi ini juga terkait dengan kesesuaian antara jabatan dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Semisal jabatan Pengelola Tata Naskah, maka agak kurang logis jika diberikan formasi untuk pendidikan S3 karena jenis dan tingkat kesulitan jabatan Pengelola Takah tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan S3. Demikian, semoga membantu. 

LINIERITAS IJAZAH S-2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN KONSENTRASI PENDIDIKAN DASAR DENGAN GURU SD (S-1 PGSD)

  1. FATHONI NUR HIDAYAT, S.PD. 8ER17JU    02 Juli 2020    05:56

    Assalamu alaikum Wr.Wb Saya Guru SD dengan basic ijazah yang dinilai dalam PAK S-1 PGSD (UNS Surakarta), Kemudian saya melanjutkan ke jenjang S-2 dengan jurusan Administrasi Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Dasar (Universitas Galuh Ciamis) "Ijin Belajar dari Pemda ada". Apakah Ijazah S-2 saya linier dengan basic S-1 saya dan dapat dinilai +50 dalam angka kredit?

    • Secara normatif, linieritas dilihat dari jenis profesi yang dimiliki oleh seorang pegawai, jika basic pendidikan S1 adalah bidang pendidikan/keguruan maka S2-nya juga pendidikan/keguruan, bukan kluster bidang yang lainnya. Melihat pada S2 jurusan Administrasi pendidikan, maka dapat dilihat bahwa basic pendidikannya adalah bidang kluster manajamen (bukan pendidikan/keguruan) meskipun konsentrasi (subjek) yang diambil adalah pendidikan dasar. Idealnya, S1 PGSD pendidikan lanjutannya adalah S2 PGSD. Untuk teknis implementasinya silakan dikonsultasikan langsung dengan pengelola kepegawaian instansi. Demikian terima kasih.

SYARAT INPASSING

  1. DIMAS U124BCF    02 Juli 2020    04:30

    Dalam syarat Inpassing ke JF Analis Kepegawaian terdapat syarat memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di manajemen PNS dan/atau Pengembangan Sistem Manajemen PNS minimal 2 tahun secara kumulatif. Apakah Kegiatan tersebut harus masuk di SKP ? Jika iya masuk di uraian tugas pokok jabatan atau Tugas Tambahan ? Terima Kasih

    • Secara normatif persyaratan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam manajemen PNS dibuktikan dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi setingkat eselon II. Meskipun demikian, dalam rangka pengaturan internal organisasi dimungkinkan pula dapat diatur persyaratan pengalaman kerja yang harus sudah dimasukkan kedalam SKP sebagai persyaratan tambahan yang sifatnya internal, dalam rangka pengaturan kepegawaian di daerah. Demikian terima kasih.

MOHON PENJELASAN DEFINISI "PEMINDAHAN"

  1. SUKMA MAHENDRA KRBMKYS    01 Juli 2020    21:06

    Salam. Pada PerMenPANRB No 13 Tahun 2019, ada istilah "Pemindahan" bagi JF, misalnya di pasal 35. Mohon pencerahan apa makna "pemindahan" di sini. Mungkin dapat diberikan contoh untuk memudahkan memahaminya. Lalu apakah "pemindahan" di sini termasuk "pemindahan" berupa mutasi unit kerja? Terima kasih sebelumnya..

    • Yang dimaksud pemindahan dalam hal ini adalah pengangkatan kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan antar jabatan (diluar mekanisme lainnya seperti: formasi cpns, inpassing, dan promosi). Contoh dari perpindahan antar jabatan ini semisal seorang pegawai dengan jabatan JFT Analis Kepegawaian akan berpindah ke JFT Asesor SDM Aparatur. Mekanisme ini dapat dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang memang diijinkan dan dibutuhkan oleh organisasi.
      Perbedaan antara perpindahan antar jabatan dengan inpassing adalah, jika inpassing perolehan angka kredit awal saat pengangkatan diperoleh dari basis kepangkatan dan masa kerja, pada perpindahan antar jabatan besaran angka kredit awal saat pengangkatan hanya didasarkan pada angka kredit riil yang telah diperoleh oleh pegawai ybs sesuai dengan pengalaman kerja yang dijalani pada butir-butir kegiatan JFT yang akan dituju.
      Misalkan tadi dari JFT Analis Kepegawaian, maka besaran angka kredit awal saat pengangkatan kedalam JFT Asesor SDM Aparatur adalah hanya terbatas pada pengalaman riil ybs dalam menjalani butir-butir kegiatan Asesor SDM Aparatur. Hal ini berbeda dengan proses inpassing yang cuma direcall dari pangkat dan masa kerja yang telah dijalani melalui tabulasi angka kredit inpassing. Inilah yang dimaksud dengan perpindahan antar jabatan JFT. Demikian semoga membantu.     

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

  1. KHUSNAH ELFIYANI 4BJ86NV    01 Juli 2020    10:27

    Saya PNS Guru Diangkat CPNS 1 Januari Tahun 2010 pendidikan saat diangkat DII Pendidikan Guru Kelas SD/MI, 11 Desember tahun 2011 diangkat PNS dan 11 April 2013 Naik Pangkat Golongan ke II C, Melanjutkan S1 PGSD Universitas Terbuka Lulus 11 Maret 2016 apakah saya bisa naik pangkat penyesuaian ijazah ke III A langsung sedangkan saya belum memiliki sertifikat pendidik

    • Kami belum dapat memberikan penjelasan yang lengkap jika belum diketahui status dan riwayat jabatan secara rinci. Secara umum, bagi pegawai yang diberi tugas mengajar/guru yang masih berada pada golongan II, saat sudah memperoleh ijazah S1 dapat disesuaikan ijazahnya ketika sudah mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah. Untuk implementasi teknisnya mohon dapat dikonsultasikan langsung dengan pengelola kepegawaian instansi. Demikian terima kasih.

KP PERIODE APRIL 2020

  1. EDI YULISTIYANTO 6MTC7DC    30 Juni 2020    13:01

    Menurut PP 11 tahun 2017, apakah seorang PNS Golongan III/c, Eselon IVa, Pendidikan SLTA ( karena Ijazah S1 belum diakui dlm kedinasan), bisa memperoleh KP ke IIId, pada periode 1 April 2020? Karena dalam periode sebelumnya th.2017 s/d 2019 dalam posisi yang sama Gol.IIIc, Eselon IVa pendidikan SLTA masih bisa naik ke IIId. Demikian, terima kasih dan mohon petunjuk lebih lanjut

    • Bagi pejabat struktural Eselon IVa yang telah diangkat sebelum berlakunya PP 11 Tahun 2017 meskipun pendidikan yang dimiliki adalah SMA, tetap dapat diajukan untuk naik pangkat ke IIId sepanjang syarat-syarat lain terpenuhi. Demikian terima kasih.