Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Senin, 03 September 2018 - 11:12:45 WIB

PNS Juga Punya Hak Berpolitik, Tapi Perlu Diingat Ada Asas Netralitas Yang Wajib Dijaga!


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 477 kali

PNS Juga Punya Hak Berpolitik, Tapi Perlu Diingat Ada Asas Netralitas Yang Wajib Dijaga!
Pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) akan digelar secara serentak pada 17 April 2019. Ini merupakan hajatan besar bagi rakyat Indonesia, pesta demokrasi ini merupakan agenda lima tahunan yang sudah seharusnya kita sebagai warga negara turut serta untuk mensukseskannya tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 
Dijelaskan dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mengenai penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasar pada asas netralitas yaitu setiap PNS/CPNS tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. PNS dilarang terlibat aktif dalam politik praktis adalah bentuk upaya menjaga netralitas PNS dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan antara PNS serta fokus pada tugas PNS sebagai abdi negara/abdi masyarakat.
 
Memang bisa dibilang serba salah jika menjadi PNS di dunia politik, di satu sisi PNS mempunyai hak berpolitik (menggunakan hak pilih dalam pemilu) di sisi lain PNS tidak boleh berpolitik praktis, misalnya menjadi tim sukses atau juru kampanye salah satu pertai atau Pasangan Capres & Cawapres atau Calon legislatif. Walaupun sebagai warga negara semua orang memiliki hak dalam berpolitik, akan tetapi sebagai PNS dituntut untuk netral.
 
Untuk mengakomodir netralitas PNS, tentunya pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi Pembina kepegawaian telah menerbitkan aturan terkait hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang diketahui tidak netral atau terlibat dalam proses pemilu akan dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang sampai tingkat berat.
 
Dibawah ini adalah hal-hal apa saja yang dimaksud PNS dilarang berpolitik praktis dan apa hukumannya bagi PNS yang melanggar ketentuan tersebut. Dikutip dari Perka BKN Nomor 21 tahun 2010, PNS diberi hukuman disiplin tingkat sedang jika:
a. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  atau  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dengan  cara  ikut  serta  sebagai  pelaksana kampanye,  menjadi  peserta  kampanye  dengan  menggunakan  atribut partai  atau  atribut  PNS,  sebagai  peserta  kampanye  dengan mengerahkan PNS lain; 
b. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap  pasangan  calon  yang  menjadi  peserta  pemilu  sebelum, selama,  dan  sesudah  masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 
c. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah  atau  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dengan  cara memberikan  surat  dukungan  disertai  foto  kopi  Kartu  Tanda  Penduduk atau  Surat  Keterangan  Tanda  Penduduk  sesuai  peraturan  perundang-undangan; dan 
d. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  dengan  cara  terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  untuk mendukung  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  serta mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan terhadap  pasangan  calon  yang  menjadi  peserta  pemilu  sebelum, selama,  dan  sesudah  masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan, himbauan,  seruan,  atau  pemberian  barang  kepada  PNS  dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
 
Diberi hukuman disiplin tingkat berat jika:
a. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 
b. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; 
c. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye.
 
Selain Perka BKN, KemenPAN-RB juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. 
 
Dalam Surat Edaran tersebut telah disebutkan larangan-larangan bagi PNS melakukan perbuatan yang mengarah keberpihakan pada salah satu paslon atau terindikasi terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Beberapa poin diantaranya: melakukan pendekatan terhadap partai politik; memasang atribut yang mempromosikan calon pemimpin daerah; mendeklarasikan dirinya sebagai calon pemimpin daerah; menghadiri deklarasi calon pemimpin daerah dengan atau tanpa atribut partai; mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya), atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial; melakukan foto bersama dan menjadi pembicara dalam pertemuan partai.
 
Selain itu, mengutip pernyataan dari Kepala Biro Humas Mohammad Ridwan saat kegiatan “Sharing Session” di Pusat Pengembangan ASN BKN Ciawi, Bogor, Jumat, (04/05/2018), dijelaskan perihal hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ASN dalam konstelasi Pilkada sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:
a. Boleh atau tidak memberikan like or dislike fanpage paslon? Tidak!
b. Boleh atau tidak hadir dalam kampanye pasangan calon (Paslon)? Tidak!
c. Boleh atau tidak membuat status tentang program Paslon? Tidak!
d. Boleh atau tidak gunakan kaos kampanye Paslon? Tidak!
e. Boleh atau tidak berfoto dengan pose nomor Paslon? Tidak!
f. Boleh atau tidak bahas politik di kantor? Tidak!
g. Boleh atau tidak memasang stiker tentang Paslon di kendaraan pribadi? Tidak!
h. Boleh atau tidak menghadiri acara debat Paslon secara langsung? Tidak!
 
Sebagai PNS kita tidak perlu takut ataupun waswas untuk menghadapi tahun politik yang semakin dekat. Adanya regulasi bukan mengarahkan bagi PNS untuk tidak menggunakan hak berpolitik (hak pilih) atau lebih populer dengan istilah golput. Regulasi tersebut semata-mata hanya sebagai perwujudan asas netralitas PNS.
 
Bisa saja berbagai modus dan trik dilakukan oknum partai atau yang berkepentingan memobilisasi PNS secara langsung maupun tidak langsung untuk menggerakkan PNS agar mendukung atau memilih salah satu paslon. Parahnya lagi jika mereka memanfaatkan fasilitas/atribut kantor pemerintah guna mendukung akses kepentingan politis mereka. Untuk itu, sebagai PNS sudah sepatutnya kita membangun kewaspadaan supaya tidak terjerumus pada aksi yang mengarah pada politik praktis baik disengaja maupun tidak disengaja. Sesuai dengan fungsinya, PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus turut serta untuk menyukseskan pesta demokrasi dengan tetap menggunakan hak politiknya tanpa harus mengikuti kampanye ataupun ikut serta dalam kegiatan partai politik. 
 
 
Ditulis Oleh: Hidayatulloh Hasani
Pegawai UPT BKN Semarang


Berita Terkait