Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Rabu, 24 Juli 2019 - 10:58:39 WIB

Langkah Nyata BKN Dalam Mendukung Upaya Pengembangan Kompetensi ASN


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 231 kali

Langkah Nyata BKN Dalam Mendukung Upaya Pengembangan Kompetensi ASN

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan pemetaan kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan pemetaan kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah. Disamping itu, BKN juga mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi yang akurat.

Melalui Undang-Undang ASN tersebut, dapat disimpulan bahwa BKN memiliki tanggungjawab berat dalam mendukung implementasi sistem merit sistem dalam setiap proses manajemen kepegawaian tidak terkecuali kegiatan promosi dan mutasi pegawai.

Dalam mekanisme sistem merit, salah satu aspek penting dan utama adalah terkait dengan kompetensi pegawai. Hal ini sebagai atribut penting yang harus diperhatikan untuk proses pembinaan pegawai yang berkualitas karena mampu tidaknya seorang pegawai dalam menjalankan tugas jabatan sangat bergantung pada tingkat kompetensi yang dimiliki.

Permasalahan yang muncul, masih banyak dari instansi yang belum memetakan kompeteni ASN yang dimiliki baik pejabat pimpinan tinggi, administrasi, maupun pelaksana. Mengapa butuh dipetakan? Hal ini dikarenakan belum diketahuinya kompetensi secara riil yang ada pada diri pegawai dalam mendukung tugas jabatan. Konsekuensinya, belum diketahui gap (kesenjangan) antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan yang sedang diampu.

Terkait dengan hal tersebut, BKN telah mengambil inisiatif dan peran aktif dalam upaya memotret kompetensi dan potensi pegawai ASN melalui dua (2) pendekatan. Pertama melalui pemetaan preferensi jabatan pelaksana, yang kedua melalui talent pool untuk pegawai jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan administrator. Langkah ini dilakukan untuk membantu instansi dalam mengukur kompetensi pegawai yang dimiliki, disamping juga sebagai upaya menuju diperolehnya data kompetensi ASN secara nasional untuk mendukung aksi talent management.

Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana

Kegiatan pemetaan preferensi kompetensi pelaksana dilakukan dengan menggunakan instrumen Computer Assisted test (CAT). Di tahun 2018 ini, kegiatan pemetaan menyasar seratus ribu pegawai pelaksana secara nasional. Untuk wilayah Kanreg I BKN sendiri ditargetkan dapat memfasilitasi 8.500 pegawai.

Kegiatan pemetaan kompetensi pejabat pelaksana ini memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk mewujudkan gambaran PNS pelaksana secara nasional yang memiliki kompetensi level dasar, untuk mendapatkan gambaran secara nasional ataupun per instansi atas kondisi pelaksana sebagai dasar dalam pengembangan karir dan/atau kompetensi pegawai yang bersangkutan. Disamping itu, melalui pemetaan ini juga akan diperoleh informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi yang didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang komprehensif.

Secara pribadi, melalui pemetaan preferensi jabatan pelaksana ini manfaatnya dapat dirasakan secara langsung bagi para pegawai. Melalui pemetaan ini nantinya dapat diperolehnya gambaran karakteristik pribadi dari pegawai sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan saat melakukan pekerjaan. Disamping itu, melalui pemetaan ini juga akan diperoleh hasil rekomendasi rumpun pekerjaan apa yang cocok dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai, ada aspek kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menjadi acuan yang tepat dalam kegiatan promosi dan rotasi jabatan.






Berita Terkait