Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Selasa, 12 Agustus 2019 - 12:27:14 WIB

Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Dalam Era Manajemen PNS


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 458 kali

Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Dalam Era Manajemen PNS
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11 Tahun 2017), BKN berkewajiban membentuk beberapa Peraturan BKN untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan di dalam PP dimaksud. Pada bulan Juli 2017, telah diundangkan Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017.
 
Peraturan ini merupakan turunan pertama dari PP 11 Tahun 2017 dari sekitar 9 (sembilan) peraturan pelaksanaan yang harus ditetapkan oleh BKN sebagaimana diamanatkan oleh PP 11 Tahun 2017. Peraturan BKN ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 93, dan Pasal 141 PP 11 Tahun 2017. Sedangkan yang menjadi landasan sosiologis dibentuknya Perka BKN ini adalah dalam rangka mewujudkan keseragaman dan tertib administrasi dalam melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji/jabatan.
 
Tulisan ini akan menyajikan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN dimaksud. 
 
Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan
Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. PNS yang akan dilantik dan diangkat sumpah/janji Jabatan diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan. 
 
Pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji Jabatan wajib dilakukan terhadap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional, melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari Jabatan lain, dan penyesuaian/inpassing. Sedangkan untuk PNS yang mengalami kenaikan jenjang Jabatan fungsional, pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji Jabatan tidak bersifat wajib. 
 
Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan administrator, Jabatan pengawas, Jabatan fungsional, dan Jabatan pimpinan tinggi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan. Sebelum pengambilan sumpah/janji Jabatan, pejabat yang melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan membacakan naskah pelantikan.
 
Sumpah/janji Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan fungsional diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing atau dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya. Sumpah/janji Jabatan pimpinan tinggi diambil oleh Presiden, serta dapat mendelegasikannya kepada: 
1. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah; 
2. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Instansi Daerah provinsi; 
3. menteri yang mengoordinasikan untuk pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan lembaga pemerintah nonkementerian; 
4. pejabat lain untuk pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara; atau
5. Menteri atau pejabat lain untuk pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural.





Berita Terkait