Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Selasa, 12 Agustus 2019 - 12:27:14 WIB

Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Dalam Era Manajemen PNS


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 3.188 kali

Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Dalam Era Manajemen PNS
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11 Tahun 2017), BKN berkewajiban membentuk beberapa Peraturan BKN untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan di dalam PP dimaksud. Pada bulan Juli 2017, telah diundangkan Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017.
 
Peraturan ini merupakan turunan pertama dari PP 11 Tahun 2017 dari sekitar 9 (sembilan) peraturan pelaksanaan yang harus ditetapkan oleh BKN sebagaimana diamanatkan oleh PP 11 Tahun 2017. Peraturan BKN ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 93, dan Pasal 141 PP 11 Tahun 2017. Sedangkan yang menjadi landasan sosiologis dibentuknya Perka BKN ini adalah dalam rangka mewujudkan keseragaman dan tertib administrasi dalam melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji/jabatan.
 
Tulisan ini akan menyajikan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN dimaksud. 
 
Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan
Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. PNS yang akan dilantik dan diangkat sumpah/janji Jabatan diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan. 
 
Pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji Jabatan wajib dilakukan terhadap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional, melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari Jabatan lain, dan penyesuaian/inpassing. Sedangkan untuk PNS yang mengalami kenaikan jenjang Jabatan fungsional, pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji Jabatan tidak bersifat wajib. 
 
Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan administrator, Jabatan pengawas, Jabatan fungsional, dan Jabatan pimpinan tinggi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan. Sebelum pengambilan sumpah/janji Jabatan, pejabat yang melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan membacakan naskah pelantikan.
 
Sumpah/janji Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan fungsional diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing atau dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya. Sumpah/janji Jabatan pimpinan tinggi diambil oleh Presiden, serta dapat mendelegasikannya kepada: 
1. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah; 
2. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Instansi Daerah provinsi; 
3. menteri yang mengoordinasikan untuk pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan lembaga pemerintah nonkementerian; 
4. pejabat lain untuk pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara; atau
5. Menteri atau pejabat lain untuk pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural.

Sebelum dilakukan pengambilan sumpah/janji Jabatan, Presiden, PPK atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengambil sumpah/janji atau menanyakan kesediaan kepada PNS yang mengangkat sumpah/janji yang berbunyi sebagai berikut: “Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing?”
 
Dalam hal PNS yang mengangkat sumpah/janji bersedia, PPK atau pejabat lain yang ditunjuk melanjutkan pengambilan sumpah dengan terlebih dahulu menyatakan: “Ikutilah Kata-Kata Saya.”
Sumpah/janji Jabatan administrator dan Jabatan pengawas berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara; bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;”
Dalam hal PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
 
Dalam hal seorang PNS mengucapkan janji Jabatan, maka kalimat "Demi Allah, saya bersumpah" diganti dengan kalimat: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".
Presiden, PPK, atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengambil sumpah/janji Jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan yang diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan. Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat dan setiap orang yang hadir dalam upacara tersebut harus berdiri.
 
PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi. Saksi merupakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan. Setiap pengambilan sumpah/janji Jabatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, dan saksi.
Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan, paling kurang memuat:
1. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; 
2. pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan; 
3. pembacaan naskah pelantikan;
4. pengambilan sumpah/janji jabatan; dan
5. penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.  
 
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan oleh Presiden, dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam acara kenegaraan atau acara resmi kepresidenan. PNS yang tidak hadir karena sakit pada saat hari pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan yang telah ditentukan, diberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja untuk dapat dilantik dan diambil sumpah/janji Jabatan kembali. 
 
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan maka pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan baru dapat dilakukan setelah ditetapkannya keputusan pengangkatan yang baru, kecuali yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden. Dalam hal keputusan pengangkatan dalam Jabatan fungsional ditetapkan sebelum Peraturan Kepala Badan ini berlaku maka tidak perlu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan.
 
Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dimasukkan dalam sistem informasi ASN. Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan pimpinan tinggi bagi non-PNS berlaku mutatis mutandis dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan pimpinan tinggi bagi PNS.

Penutup Peraturan BKN yang mengatur tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan ini mengatur beberapa ketentuan baru yang sebelumnya belum pernah diatur, antara lain adanya kewajiban bagi PPK untuk melantik PNS yang diangkat dalam Jabatan fungsional, adanya kewajiban melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan 30 (tiga) puluh hari sejak keputusan pengangkatannya dibuat, adanya pengaturan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan oleh Presiden, adanya contoh-contoh naskah pelantikan, undangan pelantikan serta berita acara pelantikan. Dengan diundangkannya Perka BKN ini diharapkan terwujud keseragaman dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan.

 

Ditulis Oleh: Farhan Abdi Utama
Legal Drafter BKN





Berita Terkait