Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Rabu, 14 Oktober 2019 - 19:51:20 WIB

Membumikan ASN Sebagai Pemersatu Bangsa


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 347 kali

Membumikan ASN Sebagai Pemersatu Bangsa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggarisbawahi fungsi ASN, salah satunya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di satu sisi, yang perlu digarisbawahi, beberapa isu seperti terbelahnya masyarakat saat pilpres maupun menguatnya politik identitas mengingatkan kondisi kekinian yang mengkhawatirkan persatuan sebagai bangsa yang sudah berdiri sejak 74 tahun lalu. Dua hal yang harusnya berkaitan, bahwa ASN seharusnya menjadi katalisator persatuan bangsa sesuai fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang. Kemudian apa yang terjadi saat ini?

Justru beberapa kasus menunjukkan sebaliknya, ASN kaitannya dalam pemilu 2019 mengindikasikan ketidaknetralan. Dari data Bawaslu, sebanyak 227 kasus (April 2019) yang melibatkan ASN melakukan pelanggaran pemilu, juga pelanggaran terhadap kode etik sebagai PNS. Belum lagi ada data-data yang belum tercatat sebagai cermin ketidaknetralan aparatur negara. Sesuatu yang bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 apalagi dengan konsep seperti sistem merit atau good governance yang diakui negara-negara saat ini sebagai norma umum prasyarat birokrasi yang baik.

Di negara multikultural seperti Indonesia, perbedaan itu dimaklumi. Para Aparatur Sipil Negara juga lahir dan tumbuh dalam kerangka multikultural tersebut. Yang menjadi persoalan adalah, ketika ASN yang tidak paham terhadap fungsinya, justru terbawa dalam nuansa saling memaki dan meruncingkan perbedaan bukan lagi saling menghargai perbedaan. Padahal bayangkan dalam peran ASN di undang-undang, ibarat lem yang mampu meningkatkan kohesivitas sosial, ASN berperan membuat yang renggang menjadi bersatu.

Dalam kasus di Papua misalkan, muncul pertanyaan. Jika fungsi ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa bagaimana bisa masih terjadi unjuk rasa meminta referendum? Yang pasti, konflik ini muncul sebagai penanda kohesivitas kita yang lemah. Kaitannya dengan ASN, bisa jadi fungsi pemersatu dan perekat bangsa sudah berjalan namun belum efektif berdampak terhadap persatuan bangsa, bisa jadi juga belum berfungsi maksimal.





Berita Terkait