Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Rabu, 14 Oktober 2019 - 19:51:20 WIB

Membumikan ASN Sebagai Pemersatu Bangsa


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 986 kali

Membumikan ASN Sebagai Pemersatu Bangsa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggarisbawahi fungsi ASN, salah satunya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di satu sisi, yang perlu digarisbawahi, beberapa isu seperti terbelahnya masyarakat saat pilpres maupun menguatnya politik identitas mengingatkan kondisi kekinian yang mengkhawatirkan persatuan sebagai bangsa yang sudah berdiri sejak 74 tahun lalu. Dua hal yang harusnya berkaitan, bahwa ASN seharusnya menjadi katalisator persatuan bangsa sesuai fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang. Kemudian apa yang terjadi saat ini?

Justru beberapa kasus menunjukkan sebaliknya, ASN kaitannya dalam pemilu 2019 mengindikasikan ketidaknetralan. Dari data Bawaslu, sebanyak 227 kasus (April 2019) yang melibatkan ASN melakukan pelanggaran pemilu, juga pelanggaran terhadap kode etik sebagai PNS. Belum lagi ada data-data yang belum tercatat sebagai cermin ketidaknetralan aparatur negara. Sesuatu yang bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 apalagi dengan konsep seperti sistem merit atau good governance yang diakui negara-negara saat ini sebagai norma umum prasyarat birokrasi yang baik.

Di negara multikultural seperti Indonesia, perbedaan itu dimaklumi. Para Aparatur Sipil Negara juga lahir dan tumbuh dalam kerangka multikultural tersebut. Yang menjadi persoalan adalah, ketika ASN yang tidak paham terhadap fungsinya, justru terbawa dalam nuansa saling memaki dan meruncingkan perbedaan bukan lagi saling menghargai perbedaan. Padahal bayangkan dalam peran ASN di undang-undang, ibarat lem yang mampu meningkatkan kohesivitas sosial, ASN berperan membuat yang renggang menjadi bersatu.

Dalam kasus di Papua misalkan, muncul pertanyaan. Jika fungsi ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa bagaimana bisa masih terjadi unjuk rasa meminta referendum? Yang pasti, konflik ini muncul sebagai penanda kohesivitas kita yang lemah. Kaitannya dengan ASN, bisa jadi fungsi pemersatu dan perekat bangsa sudah berjalan namun belum efektif berdampak terhadap persatuan bangsa, bisa jadi juga belum berfungsi maksimal.

Salah satu hambatannya yang mudah dijawab adalah tipe birokrasi kita saat ini yang belum bisa diajak “berlari”. Bayangkan, dari seluruh PNS kita saat ini, usia 51-55 tahun memiliki proporsi terbesar dengan 21,32% (data BKN per Juni 2018). Apalagi dengan karakter birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang berbelit-belit dan rentang kendali organisasi yang panjang sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang berkualitas.


Ada gagasan yang mengemuka, birokrasi didorong untuk mengakomodir keanekaragaman Indonesia, yakni diversity governance. Lemahnya kohesivitas sosial dalam hubungan pusat-daerah diakomodir oleh model birokrasi yang benar-benar mengakomodasi potensi dan tantangan di daerah.


Sepintas mirip dengan semangat otonomi daerah, namun diversity governance bisa juga menjadi terjemahan lebih detail lagi terhadap otonomi daerah, bagaimana pemerintah pusat memberikan peta keanekaragaman birokrasi berdasarkan apa yang cocok di daerah tersebut, bukan menyamaratakan program/kebijakan yang kadangkala justru berimbas negatif. Misalnya ketika daerah tersebut merupakan kawasan pariwisata, maka postur birokrasi daerah tersebut harus mendukungnya, salah satu caranya dengan merekrut ASN yang berlatar belakang pembangunan pariwisata.

Peran Progresif ASN
Jika ASN yang tidak netral dalam proses pemungutan suara beberapa waktu lalu mengurangi makna ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka sebenarnya kita butuh ASN yang progresif terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Diam pun tidak cukup, perlu sesuatu yang lebih progresif untuk dilakukan.


Tidak hanya sudut pandang pribadi ASN sendiri, kebijakan perlu dirumuskan untuk menjabarkan maksud dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Dengan kata lain, tidak hanya karakter yang dibangun bahwa ASN-ASN memiliki sifat pemersatu tetapi juga sistem yang ada di birokrasi, mulai dari perekrutan, mutasi hingga pada pemberhentian ASN.

Saat ini, seperti juga termuat dalam PermenPAN RB No. 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, salah satu penetapan formasi memberi peluang yang lebih luas kepada putra/putri Papua  dan Papua Barat menjadi ASN. Ada beberapa kebijakan lain pemerintah terkait Papua yang akhirnya kemudian diharapkan mampu menjaga pesatuan NKRI, Instruksi Presiden No.9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (P2K) di Papua dan Papua Barat dikeluarkan dengan harapan adanya kebijakan ini persatuan Indonesia tetap terjaga.

Berhasil atau tidaknya program-program pemerintah yang mendorong birokrasi menjadi pemersatu bangsa di atas perlu evaluasi dan sampai mana keberhasilan, walaupun belum cukup, birokrasi perlu dimaksimalkan pemerintah sebagai pemersatu bangsa.

Di era sosial media apalagi, sosial media harus dipakai sebagai alat bagi ASN tidak hanya sekedar aktualisasi diri tetapi juga bisa mengkampanyekan persatuan bangsa, memberi suasana adem ketika di masyarakat terjadi benturan, mengayomi semua lapisan masyarakat dengan tidak berpihak kelompok tertentu. Progresivitas itu yang diperlukan dalam kondisi kekinian saat ini, bukan lagi birokrasi yang lambat, terlalu banyak aturan apalagi terbawa dengan nuansa terpecah-pecah di kalangan anak bangsa.
 
 
 
Ditulis Oleh: Ahmad Juwari
Analis Akuntabilitas Badan Kepegawaian Negara (BKN)






Berita Terkait