Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Kamis, 14 November 2019 - 13:37:23 WIB

Meritokrasi Dalam Konstitusi Berbagai Negara Di Dunia


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 1.046 kali

Meritokrasi Dalam Konstitusi Berbagai Negara Di Dunia
Tak dapat dipungkiri, salah satu pekerjaan rumah dalam membenahi birokrasi kita adalah masalah personel atau sumber daya manusianya. Baik itu pegawai negeri sipilnya, maupun pejabat publik lainnya yang duduk di berbagai lini pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Banyak anggapan dan stigma negatif, dimana pengangkatan pegawai negeri sipil (termasuk promosi dan mutasi) banyak didasari oleh hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance.

Padahal, kita telah mengenal lama prinsip-prinsip meritokrasi dalam pengangkatan pejabat publik. Model merit system pun telah diadaptasi dalam pembinaan karier kepegawaian kita. Kita pun sadar, bahwa kemampuan, kapabilitas, kompetensi, profesionalitas, kecakapan, integritas, dan akseptabilitas seharusnya menjadi pertimbangan dan parameter yang utama dalam melakukan pengangkatan, persetujuan, pemilihan, atau segala bentuk dari rekrutmen pejabat publik. Kita pun telah sampai pada ikhtiar perbaikan sistem rekrutmen, untuk CPNS misalnya, yang mutakhir dengan pemanfaatan CAT (Computer Assisted Test) atau pola open bidding dalam pengangkatan pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi, yang semata-mata ditujukan untuk mencari sosok yang paling “merit” dari banyak kandidat yang tersedia.

Secara harfiah, meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat. Menurut wikipedia, meritokrasi menunjuk suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Dalam wikipedia juga disebutkan, istilah meritokrasi pertama kali digunakan oleh Michael Young pada tahun 1958 dalam bukunya Rise of the Meritocracy. Meritokrasi dapat juga diartikan sebagai satu pandangan atau memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan merit-nya, yakni berdasarkan kelayakan dan kecakapannya atau kecemerlangannya. Istilah meritokrasi kemudian banyak diderivasikan ke dalam istilah merit system.

Di Indonesia, mekanisme pengangkatan pegawai negeri sipil dan pejabat publik termasuk perihal meritokrasi, pada umumnya diatur dengan undang-undang dan aturan pelaksananya. Untuk pegawai negeri sipil ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, untuk hakim ada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, untuk hakim konstitusi ada pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.
 
Ternyata pada beberapa negara di dunia, dari sekitar 200 (dua ratus) konstitusi yang diteliti penulis mencatat ada 45 (empat puluh lima) negara, yang mengatur mengenai meritokrasi dalam konstitusinya. Sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi adalah hukum dasar dan hukum tinggi dalam suatu negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar. Dimuatnya prinsip meritokrasi dalam suatu konstitusi tentu saja dapat “mengikat” negara secara lebih kuat untuk melaksanakannya. Jika tidak dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa negara telah melanggar konstitusi.

Dari 45 (empat puluh lima) konstitusi negara-negara di dunia yang memuat prinsip-prinsip meritokrasi atau merit system sebagaimana diuraikan terdahulu, secara analitis penulis dapat mengklasifikasikan pengaturannya sebagai berikut:
1.    Paham meritokrasi atau merit system tidak hanya dianut oleh negara-negara maju dan berkembang tetapi juga pada negara-negara yang dapat dikatakan miskin atau negara-negara dunia ketiga, seperti Ethiopia, Somalia, atau Rwanda. Hal ini menjadi logis, sebab sesungguhnya pola-pola merit telah dilakukan di era primitif. Satu contoh yang menonjol dalam kehidupan suku-suku primitif adalah bahwa kedudukan sebagai dukun atau kepala suku itu tidak dapat diwariskan. Hanya dengan menunjukkan kelebihannya dalam bidang berburu, penguasaan obat-obatan atau magis tertentu, dan juga kepemimpinan, maka seseorang dapat menduduki posisi sebagai dukun atau ketua suku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suku-suku primitif itu sudah menetapkan apa yang dikenal sebagai merit system atau meritrokasi, yaitu sistem pengisian ’jabatan’ berdasarkan pada prestasi seseorang, bukan karena hubungan darah atau pewarisan. Ada pula sumber yang menyebutkan bahwa banyak prinsip-prinsip administrasi kepegawaian modern yang terkenal dengan istilah “merit system” itu dipinjam dari prinsip-prinsip administrasi kepegawaian Tiongkok Kuno.

2.    Hanya 16 (enam belas) negara yang secara eksplisit menyebutkan kata merit atau frasa merit system dalam konstitusinya, yakni Angola, Bhutan, Bolivia, Cape Verde, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Finland, Haiti, Honduras, Kenya, Kosovo, Lebanon, Phillipines, South Sudan, dan Sudan. Selebihnya, meskipun tidak di-state secara tegas dalam konstitusi, tetapi prinsip-prinsip merit banyak diwakili dengan istilah kemampuan, kompetensi, kelayakan, dan istilah-istilah lain yang serupa.

3.    Prinsip-prinsip meritokrasi bersifat universal, tanpa membedakan bentuk negara maupun bentuk pemerintahan. Di negara monarkhi konstitusional seperti Bhutan dan Jordan, yang notebene Raja punya kewenangan penuh untuk mengangkat pegawai negeri atau pejabat publiknya tetap menerapkan merit system. Selain itu, baik sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial, juga sama-sama mengenal prinsip-prinsip meritokrasi.

4.    Terkait subyek pengaturan, terdapat konstitusi yang hanya mengatur atau memuat prinsip-prinsip merit system khusus bagi pegawai negeri sipil-nya saja, seperti Bhutan, Costa Rica, Ethiopia, Finland, Ghana, Yunani, Haiti, Jordan. Terdapat yang mengatur pejabat publik secara umum seperti di Jerman dan Brasil. Uniknya, di beberapa konstitusi mengatur mengenai  meritokrasi pejabat publik dan pegawai negeri di lingkungan yudisial, seperti hakim dan jaksa, tanpa mengatur bagi mereka yang duduk di cabang eksekutif maupun legislatif.  Hal ini terjadi misalnya di Italy dan Ecuador. Kecenderungan tersebut menjadi wajar apabila dirujukkan prinsip-prinsip negara hukum, di mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka serta harus bebas dari intervensi apapun. Dengan begitu pentingnya peran yudisial, sangat logis jika penekanan akan perlunya meritokrasi dalam kamar yudikatif di bandingkan kamar-kamar kekuasaan yang lain.

5.    Terdapat beberapa konstitusi yang mengamanatkan terbentuknya lembaga atau komisi atau badan tersendiri yang khusus menangani pegawai negeri sipil atau pejabat publiknya, baik untuk rekrutmen, pengawasan, maupun fungsi-fungsi lainnya. Seperti misalnya di India yang menghendaki dibentuknya semacam Komisi Kepegawaian Negara yang berfungsi menyelenggarakan ujian atau seleksi untuk mengangkat pegawai negeri sipil. Di Nepal, komisi serupa dinamakan Public Service Commission juga melaksanakan fungsi konsultasi. Di Rwanda, Komisi Kepegawaian Negara harus bersifat independen dan  bertanggung jawab serta menjamin proses rekrutmen. Di Ghana, komisi serupa melaksanakan juga fungsi pengawasan. Independensi menjadi penting, agar dalam pelaksanaan tugasnya komisi tidak diintervensi oleh berbagai kepentingan yang ada, sehingga dapat terwujud tipe birokrasi ideal seperti yang diinginkan Weber.

6.    Hanya konstitusi Yunani, Haiti, Hungary dan Jordan yang secara eksplisit mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan prinsip-prinsip meritokrasi dengan undang-undang atau peraturan pelaksana lainnya. Selebihnya, delegasi pengaturan tidak ditemukan dalam konstitusi yang lain.

Kesimpulan
Prinsip meritokrasi beserta turunannya (merit system) notabene bukanlah suatu hal yang baru. Dalam konteks pembinaan kepegawaian, termasuk pembinaan pejabat publik, prinsip-prinsip meritokrasi telah banyak dianut oleh berbagai negara di dunia, bahkan dimasukkan ke dalam konstitusi (undang-undang dasar) negara.

Prinsip yang semata-mata mengedepankan kemampuan tersebut menjadi sangat penting, dalam konteks mencari “the right man in the right place” untuk dapat menjadi seorang pegawai negeri sipil atau untuk duduk dalam suatu jabatan (publik). Pemanfaatan teknologi informasi seperti CAT dan metode-metode mutakhir seperti assessment center sangat diperlukan dan harus terus dikembangkan, untuk menunjang terlaksananya prinsip-prinsip meritokrasi dalam manajemen aparatur sipil negara di Indonesia.


Ditulis Oleh: Farhan Abdi Utama
Legal Drafter BKN







Berita Terkait