Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Selasa, 14 Januari 2020 - 13:21:29 WIB

Celah Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 1.265 kali

Celah Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Penilaian Angka Kredit
Sistem pengajuan DUPAK dilakukan secara manual maupun secara online. Pengajuan DUPAK secara manual dilakukan dengan melampirkan dokumen fisik. Sedang pengajuan DUPAK secara online menggunakan aplikasi e-DUPAK dengan cara mengunggah dokumen tanpa harus melampirkan dokumen fisik, kecuali dokumen fisik tertentu tetap masih harus dilampirkan.

Inti pengajuan DUPAK adalah meyakinkan kepada Tim Penilai bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh pemangku jabatan fungsional yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendapatkan AK yang kemudian ditetapkan dalam PAK oleh pejabat yang berwenang.

Jadi yang paling menentukan dalam penilaian AK adalah kelengkapan dokumen DUPAK dan peran Tim Penilai AK. Dokumen DUPAK sebagai bahan verifikasi, dan Tim Penilai AK sebagai verifikatornya sekaligus menentukan besaran nilai AK yang disetujui.

Bahan verifikasi tersebut berupa: lembaran DUPAK, SPMK, surat perintah/surat penugasan, surat penugasan limpah, bukti fisik, dan kelengkapan administrasi lainnya seperti PAK terakhir, SK kenaikan pangkat/jabatan terakhir, dan sebagainya.

Dalam proses verifikasi dokumen DUPAK ini, Tim Penilai AK harus jeli dan teliti agar tidak terjebak oleh permainan manipulasi pengusul, karena nantinya hasil penilaian yang dituangkan dalam PAK bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pengusul. Dokumen DUPAK sebagai bahan verifikasi yang rentan terhadap praktek kurang profesional dari pemangku jabatan fungsional adalah SPMK yang didukung dengan bukti fisik.

SPMK merupakan jaminan dari atasan langsung bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan fungsional adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan. Meskipun kegiatan yang dilakukan telah disahkan oleh atasan langsung yang bertindak sebagai verifikator awal di lapangan, namun apakah dalam kenyataannya benar-benar mencerminkan hal sesungguhnya? Jawabannya mungkin bisa YA atau TIDAK.

Berdasarkan pengalaman penulis selama menjadi anggota Tim Penilai AK, dijumpai bahwa SPMK ditandatangani oleh atasan langsung, namun dari atasan langsung atau pengelola kepegawaian yang mewakili pejabat pengusul melaporkan bahwa  apa yang tertera dalam SPMK tidak seperti pada kenyataannya. Faktanya output yang dihasilkan dalam pekerjaan tidak sebanyak seperti yang tertera di dalam SPMK, atau pemangku jabatan fungsional mengklaim pekerjaan yang sebenarnya tidak dilakukan tetapi dimasukkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional, atau pekerjaan yang dilakukan secara Tim Kerja namun diklaim seolah-olah kegiatan dilakukan sendiri oleh pemangku jabatan fungsional yang bersangkutan.

Hal ini dimungkinkan karena atasan langsungnya tidak berani bertindak tegas atau merasa sungkan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan, atau penandatanganan dilakukan dalam situasi yang kurang kondusif. Situasi kurang kondusif yang dimaksud di sini adalah penandatanganan dilakukan dalam situasi terburu-buru yang boleh jadi telah dikondisikan oleh pemangku jabatan agar atasan langsung tidak berkesempatan melakukan check and recheck terhadap output pekerjaan yang dihasilkan. Artinya bagi Tim Penilai Angka Kredit, surat pernyataan melaksanakan kegiatan tidak sepenuhnya bisa dijadikan jaminan keabsahan kegiatan pemangku jabatan fungsional yang menghasilkan output.

Hal tidak kalah pentingnya dalam pengajuan DUPAK adalah bukti fisik. Bukti fisik adalah output yang dihasilkan dari sebuah butir kegiatan/pekerjaan, atau bukti yang disyaratkan dalam mekanisme pengajuan DUPAK, untuk meyakinkan kepada Tim Penilai AK bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan fungsional benar-benar dilakukan dan menghasilkan output yang bisa dikonversi menjadi AK.






Berita Terkait