Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Selasa, 14 Januari 2020 - 13:21:29 WIB

Celah Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 1.263 kali

Celah Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Tim Penilai AK kembali dituntut kejeliannya untuk memverifikasi bukti fisik. Apakah bukti fisik yang bersangkutan merupakan bukti yang disyaratkan untuk dilampirkan dalam petunjuk teknis atau bukan? Apakah bukti fisik tersebut cukup meyakinkan untuk diklaim sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan fungsional yang mengusulkan atau tidak? Apakah bukti fisik tersebut sebagai output yang dihasilkan dari kegiatan Tim Kerja atau individu?

Apabila bukan merupakan bukti fisik yang disyaratkan untuk dilampirkan dalam pengajuan DUPAK sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis jabatan fungsional yang bersangkutan, Tim Penilai AK berhak untuk tidak memberikan nilai AK.

Apabila bukti fisik tidak cukup kuat dan meyakinkan untuk diklaim sebagai kegiatan yang dilakukan, meskipun sudah sesuai dengan bukti yang dipersyaratkan, Tim Penilai AK memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan lain. Boleh jadi bukti fisik tersebut merupakan hasil output dari kegiatan yang dilakukan oleh orang lain tetapi diklaim  sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional pengusul. Boleh jadi mekanisme penyertaan bukti fisik seperti ini merupakan kelemahan dalam pengaturan petunjuk teknisnya, sehingga bisa dijadikan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemangku jabatan fungsional secara tidak profesional dalam pengajuan DUPAK. Solusi atas permasalahan ini mungkin bisa diinisiasi oleh pejabat fungsional pengusul sendiri untuk menyertakan bukti tambahan yang meyakinkan dan menguatkan bahwa pekerjaan yang bersangktan benar-benar dilakukan oleh pejabat fungsional yang bersangkutan.

Selanjutnya apabila suatu kegiatan pekerjaan diselesaikan oleh Tim Kerja, tentunya Tim Penilai AK di dalam memberikan AK tidak utuh 100% diberikan kepada pejabat fungsional pengusul, tetapi dibagi secara proporsional jumlah anggota Tim Kerja, meskipun anggota yang lain bukan merupakan pejabat fungsional. Secara teoritis hal ini akan menjadi lebih bernilai adil secara proporsional, meskipun secara de facto pejabat fungsional yang bersangkutan sendiri yang melakukan kegiatan tersebut.

Akhirnya dalam mekanisme pengajuan dan penilaian DUPAK menjadi PAK ini peran Tim Penilai AK sangat sentral dan mempunyai kewenangan dalam mempertimbangkan dan memberikan penilaian AK. Oleh karena hasil penilaian bersifat final, maka sebagai bentuk akuntabilitas, apabila terdapat ketidaksesuaian antara jumlah AK dalam usulan dan dalampenilaian, maka perlu diberikan alasan atau penjelasan perihal ketidaksesuaian tersebut.

Penutup
Berdasarkan paparan di atas, bahwa untuk meminimalisasi praktek kecurangan profesionalitas pejabat fungsional dalam penilaian proses penilaian AK, penulis rekomendasikan sebagai berikut:
a.    perlu adanya sistem yang lebih ketat lagi dalam pembuktian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk bukti fisik, dan bila perlu ada bukti tambahan yang benar-benar meyakinkan, baik dengan sistem manual ataupun dengan sistem aplikasi;
b.    atasan langsung sebagai verifikator lapangan hendaknya berani bersikap tegas dan tidak mentolerir praktek yang tidak profesional pemangku jabatan fungsional dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang, serta tidak membubuhkan tanda tangan pada SPMK yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
c.    perlunya segera ditetapkan kode etik profesi bagi jabatan fungsional yang belum memiliki kode etik, untuk menjadi pedoman etik bagi pejabat fungsional.
Akhirnya penulis berharap agar segera bisa terwujud pejabat fungsional, yang tidak semata-mata hanya mengejar karier pangkat dan jabatan saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya melalui praktek yang kurang etis, tetapi akan lebih mulia dan terhormat apabila lebih mengedepankan profesionalisme.

 
 
Ditulis Oleh: Sukisna
Analis Kepegawaian Ahli Madya Kanreg I BKN Yogyakarta.






Berita Terkait