Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Jumat, 20 Juli 2018 - 13:59:36 WIB

Cegah Kerugian Negara, BKN Blokir 188 ASN Korupsi


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 145 kali

Cegah Kerugian Negara, BKN Blokir 188 ASN Korupsi
Menindaklanjuti penuntasan kasus ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor), BKN melakukan pemblokiran data kepegawaian terhadap 188 ASN korupsi (data kondisi sampai Juni 2018) yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht) dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan dalam press rilisnya.
 
Ridwan menambahkan, langkah pemblokiran tersebut diambil sebagai tindakan meminimalisasi kerugian negara untuk mencegah ASN yang terbukti korupsi tidak dibayar negara. Selain pengawasan dan pengendalian BKN secara langsung untuk menyisir kasus ASN tipikor, pemblokiran juga dilakukan atas laporan yang disampaikan PPK instansi kepada BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. 
 
BKN turut mengapresiasi PPK instansi yang memiliki komitmen bersama menuntaskan kasus ASN tipikor dan mencegah terjadinya kerugian negara. Sebelumnya BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. 
 
Jika PPK instansi tidak mengambil langkah terhadap ASN tipikor, pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK. Upaya bersama tersebut sudah disepakati melalui Kerjasama BKN dengan KPK yang telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018.