Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Kamis, 27 September 2018 - 16:47:26 WIB

Kanreg I BKN Yogyakarta Targetkan Uji Preferensi Kompetensi 8500 Pelaksana se-Jateng dan DIY


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 531 kali

Kanreg I BKN Yogyakarta Targetkan Uji Preferensi Kompetensi 8500 Pelaksana se-Jateng dan DIY
UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan pemetaan kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan pemetaan kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah. Disamping itu, BKN juga mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif.
 
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Anjaswari Dewi saat membuka rangkaian kegiatan pemetaan preferensi kompetensi bagi pejabat pelaksana pada senin (24/09 2018) di gedung station Computer Assisted Test (CAT) Kanreg I BKN Yogyakarta.
 
Anjaswari menambahkan, melalui Undang-Undang ASN tersebut dapat kita simpulkan bahwa dibutuhkan implementasi merit sistem dalam setiap proses manajemen kepegawaian tidak terkecuali kegiatan promosi dan mutasi pegawai. 
 
“Dalam merit sistem terdapat aspek kompetensi yang harus diperhatikan untuk proses pembinaan pegawai yang berkualitas. Masalahnya, masih banyak dari instansi kita yang belum memetakan kompeteni ASN yang dimilikinya khususnya pejabat pelaksana sehingga belum diketahui gap (kesenjangan) antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan” Ujar Anjaswari.
 
Untuk membantu instansi dalam mengukur kompetensi pegawai yang dimiliki khususnya pegawai pelaksana, BKN melakukan kegiatan pemetaan preferensi kompetensi pelaksana dengan menggunakan instrumen Computer Assisted test (CAT). Di tahun 2018 ini, kegiatan pemetaan ditargetkan menyasar untuk seratus ribu (100 rb) pegawai pelaksana secara nasional. Untuk wilayah Kanreg I BKN sendiri ditargetkan dapat memfasilitasi 8.500 pegawai.
 
Kegiatan pemetaan kompetensi pejabat pelaksana ini memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk mewujudkan gambaran PNS pelaksana secara nasional yang memiliki kompetensi level dasar, untuk mendapatkan gambaran secara nasional ataupun per instansi atas kondisi pelaksana guna sebagai dasar pengembangan karir dan / atau kompetensi pegawai yang bersangkutan, serta untuk mewujudkan informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi yang didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang komprehensif.
 
Di wilayah Kanreg I BKN Yogyakarta terdapat 42 Kabupaten/Kota. Dengan keunggulan demografi yang dimiliki, diharapkan seluruh instansi dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemetaan kompetensi pelaksana ini. Hal Ini didasarkan pada aspek fisibilitas dimana di wilayah Jawa Tengah dan DIY tidak terlalu sulit aksesnya untuk menuju kantor regional, berbeda dengan wilayah lainnya yang memiliki demografi lintas pulau. 
 
“Untuk itu, besar harapan kami seluruh instansi yang ada di wilayah kerja Kanreg I BKN Yogyakarta dapat turut serta mensukseskan kegiatan pemetaan ini guna mendukung diperolehnya database kompetensi pejabat pelaksana secara nasional melalui sistem informasi yang terintegrasi” Pesan Anjaswari.
 
Kegiatan penilaian kompetensi pelaksana berbasis CAT ini selain dalam rangka mencapai tujuan yang telah saya sebutkan diatas, juga nantinya akan diperoleh banyak manfaat. Manfaat utama yang kita peroleh diantaranya adalah dapat diperolehnya gambaran karakteristik pribadi dari pegawai sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan saat melakukan pekerjaan. Disamping itu, melalui pemetaan ini juga akan diperoleh hasil rekomendasi rumpun pekerjaan apa yang cocok dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai, ada aspek kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menjadi acuan yang tepat dalam kegiatan promosi dan rotasi jabatan.
 
Bagi instansi, kegiatan pemetaan pejabat pelaksana ini akan memudahkan dalam proses pengembangan pegawai, distribusi pegawai sesuai dengan unit kerja, serta dimilikinya database sistem informasi pegawai di instansi masing-masing yang siap digunakan kapanpun jika dibutuhkan.