Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Senin, 28 Januari 2019 - 14:46:23 WIB

Pemerintah Teken Tunjangan Jabatan Fungsional Analis APBN


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 631 kali

Pemerintah Teken Tunjangan Jabatan Fungsional Analis APBN
Pemerintah pada 18 Januari 2019 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 
“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan Tunjangan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap bulan,” bunyi Pasal 2 Perpres ini, seperti yang dilansir setkab.go.id.
 
Adapun besaran Tunjangan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini, yaitu:
1. Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Utama: Rp 1.522.000,00
2. Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya : Rp 1.290.000,00
3. Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda : Rp 1.003.000,00
4. Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama: Rp 540.000,00
 
Pemberian Tunjangan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 
Ditegaskan dalam Perpres ini, pemberian Tunjangan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihentikan apabila pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni pada tanggal 22 Januari 2019.