Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Selasa, 26 Februari 2019 - 15:53:21 WIB

Wasdal Kanreg I BKN Di Bidang Kepegawaian


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 167 kali

Wasdal Kanreg I BKN Di Bidang Kepegawaian
Salah satu tugas dari Kantor Regional I BKN berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 28 November 2014 adalah menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan Pengembangan dan Supervisi pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi di wilayah kerjanya, koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan di Bidang  Kepegawaian.
 
Menindaklanjuti hal  tersebut Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di beberapa Instansi Pemerintah Daerah antara lain, Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Kendal, Purbalingga, Wonosobo, Kudus dan Kota Salatiga.

Pelaksanaan wasdal dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan dibagi menjadi beberapa tim mulai tanggal 18 Februari 2019. Adapun yang menjadi obyek Pengawasan dan Pengendalian antara lain tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penyelesaian pengaduan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tipikor, Pelaksanaan Indeks Profesionalisme ASN, Pelaksanaan Evaluasi Jabatan, Pelaksanaan e-Lapkin, dan Evaluasi Implementasi Tata Naskah Elektronik.

Dengan melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian diharapkan pelaksanan manajemen Aparatur Sipil Negara dapat mengurangi adanya permasalahan dan dapat mencegah timbulnya sengketa kepegawaian.