Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Senin, 11 Maret 2019 - 21:44:02 WIB

Deputi PMK: E-Kinerja Dukung Upaya Obyektivitas Penilaian Kinerja Pegawai


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 173 kali

Deputi PMK: E-Kinerja Dukung Upaya Obyektivitas Penilaian Kinerja Pegawai
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur belakangan ini sudah menjadi program prioritas yang menjadi fokus perhatian dari pemerintah. Kebutuhan akan Aparatur Sipil negara (ASN) profesional sudah menjadi tuntutan yang mendesak di era pelayanan sekarang. 
 
Sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), pembinaan pegawai didasarkan pada sistem merit yang didalamnya terkandung aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Menurut Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryomo Dwi Putranto, saat ini isu kinerja sudah menjadi konsen bersama hampir di seluruh instansi pemerintah sebagai bagian simpul penting dalam implementasi sistem merit. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi sistem informasi penilaian kinerja pegawai ASN pada Senin (11/03 2019) di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
 
“Sekarang banyak instansi yang berlomba untuk menjalankan merit sistem karena banyak keuntungan yang diperoleh. Salah satu keuntungannya, sesuai Pasal 111 UU ASN dalam pengisian JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi-red) melalui seleksi terbuka dapat dikecualikan bagi instansi yang sudah menerapkan merit sistem” Jelas Deputi. 
Akan tetapi, menurutnya sampai saat ini belum ada satupun daerah yang sudah menjalankan sistem merit secara penuh, olehkarenanya hingga saat ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum mengijinkan proses pengisian JPT hanya berbasis Baperjakat.
 
Dalam merit sistem, terdapat parameter salah satunya terkait dengan sistem penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus dijalankan secara obyektif sesuai dengan yang tertuang dalam UU ASN. Menurut Deputi PMK, dalam realisasinya belum berjalan secara baik, hal ini ditandai dengan sebagian besar atasan masih bersifat subyektif dalam menilai bawahan. 
 
Menindaklanjuti hal tersebut, menurut Deputi PMK, Direktorat Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara sedang mengembangkan sistem informasi penilaian kinerja (e-kinerja) yang terintegrasi secara nasional. Ini merupakan inovasi dari Direktorat Kinerja ASN untuk menghasilkan sistem penilaian kinerja yang se-objektif mungkin, penilaian bersifat 360 derajat dengan mencoba meninggalkan sistem penilaian manual yang selama ini berjalan.
 
E-kinerja dikembangkan Direktorat Kinerja ASN yang harapannya dapat diterapkan secara nasional. Meskipun saat ini belum terekstrak dengan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), namun kedepan hasil database dari e-kinerja ini akan terintegrasi kedalam SAPK sebagai data sentral penilaian kinerja seluruh ASN secara nasional.
 
“Melalui e-kinerja ini sedikit banyak akan mengurasi tingkat subjektifitas dalam penilaian, walaupun semua bergantung dari manusianya. Instrumen telah ada, tinggal dibutuhkan komitmen dari pimpinan ketika melakukan penilaian sehingga amant UU ASN bisa tercapai” Terang Deputi PMK.