Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Kamis, 14 Maret 2019 - 10:00:41 WIB

Kumham DIY Selenggarakan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah Dengan Sistem CAT


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 93 kali

Kumham DIY Selenggarakan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah Dengan Sistem CAT
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham) Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan seleksi kenaikan pangkat ujian dinas dan penyesuaian ijazah pada Kamis (14/ 03 2019) di station Computer Assisted Test (CAT) Kanreg I BKN Yogyakarta. Kegiatan ini menggandeng Kanreg I BKN Yogyakarta dikarenakan dalam pelaksanaan ujian menggunakan instrument CAT sebagai media seleksi.

Penggunaan sistem CAT BKN untuk seleksi kenaikan pangkat ini merupakan yang kesekian kalinya Kumham DIY bekerjasama dengan Kanreg I BKN Yogya disamping juga untuk proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Proses ujian dinas dan penyesuaian ijazah ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Hukum dan HAM kepada para pegawai yang telah berhasil dalam menjalankan proses peningkatan kapasitas diri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya mutu dan kualitas keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan formal yang diharapkan nantinya mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja di Kementerian hukum dan HAM.

Untuk dapat mengikuti seleksi kenaikan pangkat ujian dinas dan penyesuaian ijazah ini tidaklah mudah. Dibutuhkan serangkaian proses pendaftaran dan keterpenuhian syarat adminstratif yang ditentukan, misalnya ijazah yang diperoleh harus relevan antara program bidang studi dengan uraian tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, ijasah yang diperoieh juga harus melalui kuliah reguler, bukan kelas jauh, bukan kelas sabtu minggu, serta bukan cabang dari Universitasl Perguruan Tinggi tanpa ijin Kemenristek Dikti. Syarat lain diantaranya juga program studi harus terakreditasi dan lndeks Prestasi Kumulatif (lPK) yang diperoleh sekurang-kurangnya 2,75, persyaratan kualifikasi masa kerja, serta beberapa persyaratan lainnya.