Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Senin, 18 Maret 2019 - 10:55:29 WIB

Upacara Bendera Rutin; Kepala BKN Tegaskan Implementasi PTDH


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 171 kali

Upacara Bendera Rutin; Kepala BKN Tegaskan Implementasi PTDH
Kantor Regional I BKN Yogyakarta melaksanakan kegiatan upacara bendera rutin pada Senin (18/03 2019) bertempat di halaman kantor. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawian Kanreg I BKN Yogyakarta Sri Widayanti.

Membacakan amanat dari Kepala BKN, Inspektur upacara menjelaskan bahwa melalui terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang penanganan ASN yang terlibat tipikor, maka Kepala BKN mengajak semua unsur untuk memantau jalannya implementasi dari SKB tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB tentang petunjuk pelaksanaan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka pelaksanaan Surat Edaran tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawian (PPK) masing-masing instansi paling lambat tanggal 30 April 2019.

Oleh sebab itu, Kepala BKN minta kepada seluruh unit kerja terkait baik pusat dan kantor regional segera melakukan koordinasi terhadap instansi dan Pengadilan Negeri setempat agar tidak ada lagi PNS yang terlibat tipikor dan sudah dijatuhi hukuman tetap tetapi berstatus masih aktif dan masih menerima tunjangan gaji dan hak sebagai pegawai yang seharusnya sudah tidak diterima. Kepala BKN meminta untuk dilakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH dan segera melaporkan.

Disamping tentang PTDH, Kepala BKN juga menegaskan tentang adanya kenaikan gaji PNS per 1 Januari 2019. Kepala BKN berharap, sebagai aparatur negara, kenaikan gaji pokok kurang lebih rata-rata sebesar 5% ini dapat disyukuri dan jadikan motivasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik. ”Tingkatkan kinerja kita sehingga kinerja birokrasi akan semakin baik dan profesional, dan itu harus dimulai dari diri sendiri” Tegas Kepala BKN.