Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Rabu, 22 Mei 2019 - 11:08:51 WIB

Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan Konsultasi Perihal P3K


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 39 kali

Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan Konsultasi Perihal P3K
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan pada Selasa (21/05) menyambangi Kanreg I BKN Yogyakarta. Maksud dari kedatangan ini ingin melakukan konsultasi perihal aturan beserta implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Perwakilan DPRD Kabupaten Grobogan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kanreg I BKN Anjaswari Dewi dengan didampingi beberapa pejabat Administrator dan Pengawas. Dalam sambutan mengawali audiensi, Anjaswari menyampaikan selamat dan datang dan ungkapan terima kasih atas kedatangan tim dari Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan. Melalui forum ini, jalinan silaturahmi dan kerjasama Kanreg I BKN dengan lintas sektor dapat terus dijaga dan dikembangkan.

Sementara itu dalam paparannya, Kepala Kanreg I BKN menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dinyatakan bahwa ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipi (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). keduanya telah diatur tersendiri melalui peraturan pemerintah, yakni PP No. 11 Tahun 2017 untuk manajemen PNS dan PP No. 49 tahun 2018 untuk manajemen P3K.

Menurut PP ini, setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Mekanisme dari P3K dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK, yang dilaksanakan melalui Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK. Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional, dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi, yang dilakukan oleh panitia seleksi dengan melibatkan unsur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).