Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Rabu, 03 Juli 2019 - 10:27:22 WIB

Kanreg I BKN Berpartisipasi Aktif Dalam Penegakan Disiplin Pegawai


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 112 kali

Kanreg I BKN Berpartisipasi Aktif Dalam Penegakan Disiplin Pegawai
Dalam rangka Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Gubernur Provinsi Jawa Tengah mempunyai agenda rutin persidangan dalam penjatuhan hukuman disiplin. Persidangan ini dilaksanakan bagi pegawai di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Anggota dalam persidangan melibatkan beberapa tim terdiri dari beberapa institusi antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kanreg I BKN Yogyakarta, Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, serta atasan langsung/pimpinan instansi dari pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin.

Pelaksanan sidang pembahasan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin untuk tahap bulan Juni 2019 diselenggarakan pada Jumat (21/06 2019) di Ruang Sidang Kantor BKD Provinsi Jawa Tengah. Pada persidangan kali ini, jumlah kasus yang ditangani sebanyak 20 kasus,  terdiri dari berbagai macam permasalahan pegawai seperti mangkir/tidak masuk kerja tanpa keterangan, perceraian tanpa izin, perselingkuhan, nikah siri, tidak pidana korupsi, dan lain sebagainya.

Jalannya sidang penyelesaian kasus kepegawaian dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie, sedangkan dari pihak Kanreg I BKN Yogyakarta diwakili oleh Samir Gunawan dan diikuti anggota tim yang lain seperti Kepala BKD Prov. Jateng dan Biro Hukum Prov. Jateng.

Dari hasil sidang pembahasan penyelesaian kasus ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang nantinya akan digunakan dasar oleh Gubernur Jawa Tengah dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan perundang-undangan.