Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Senin, 26 Agustus 2019 - 08:16:04 WIB

Penyusunan SKP perlu sinkronkan kinerja individu dengan kinerja organisasi


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 291 kali

Penyusunan SKP perlu sinkronkan kinerja individu dengan kinerja organisasi
Salah satu kesalahan utama dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) selama ini adalah tidak adanya keterkaitan yang pas antara sasaran kerja individu pegawai dengan sasaran kerja organisasi. Akibatnya, terdapat nilai kinerja individu yang tinggi namun tidak diikuti pula dengan tingginya kinerja organisasi. 
 
Hal ini terjadi dikarenakan tidak inline-nya kinerja individu pegawai dengan capaian kinerja organisasi yang seharusnya mampu terdongkrak melalui capaian kinerja individu pegawai yang linier dengan nilai kinerja organisasi. Hal ini disampaikan Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawain (PMK) BKN Haryomo Dwi Putranto saat menjadi pembicara pada acara rapat koordinasi bidang kepegawaian Kementerian Perdagangan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Rabu (21/08). 
 
Deputi PMK menjelaskan, dalam menyusun SKP yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan penelahaan rencana strategis organisasi (renstra) sebagai rujukan utama. Renstra organisasi menjadi atribut penting sebagai lini bisnis utama yang dijalankan organisasi sehingga titik awalnya berada pada rencana strategis serta proses bisnis organisasi.
 
“Dalam menyusun SKP harus diawali dari renstra kemudian diturunkan kedalam butir-butir kegiatan pegawai. Dalam menyusun SKP perlu dilihat (diawali) terlebih dahulu penyusunan SKP dari para pimpinan tertinggi sehingga ada hubungan yang linier antara SKP pegawai dengan para atasannya.” ungkap Deputi PMK.
 
Ditambahkannya, pemerintah saat ini telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil. Lahirnya PP ini dimaksudkan untuk mengganti PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Dalam PP yang baru, salah satu aspek diatur terkait komposisi pembobotan penilaian dengan bobot SKP diberikan 70% sementara perilaku kerja 30%. Skenario ini berlaku ketika instansi belum menggunakan mekanisme penilaian 360 derajat. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penilaian prestasi kerja khususnya dalam aspek perilaku kerja dianggap belum sepenuhnya dapat berjalan secara objektif.
 
“Kalau sudah menggunakan penilaian 360 derajat komposisi penilaian akan berubah, SKP dinilai 60% sementara perilaku kerja dinilia 40% karena dianggap sudah mendekati nilai objektif.” tambah Deputi PMK.
 
Menurutnya, untuk menjalankan mekanisme penilaian 360 derajat Badan Kepegawaian Negara saat ini sedang mempersiapkan tools melalui metode survei tertutup. Metode ini digunakan untuk menghilangkan kesungkanan (keengganan) saat melakukan penilaian khususnya penilaian yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan. Hubungan kerja antara atasan dan bawahan sejauh ini masih menjadi perhatian dalam pola penilaian kinerja karena terdapat kecenderungan lebih banyak menilai attitude daripada kinerja pegawai itu sendiri. Sehingga yang nampak terdapat motivasi yang berbeda-beda, tidak sepenuhnya didasarkan pada kinerja bawahan akan tetapi lebih pada unsur lain seperti hubungan personal.
 
“Sebentar lagi akan di launching oleh BKN yang diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif, tanpa adanya rasa sungkan.” pungkasnya.