Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Jumat, 30 Agustus 2019 - 13:19:16 WIB

BKN Kembangkan Aplikasi Penilaian Perilaku Kerja 360 Derajat


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Teknologi - Dibaca: 104 kali

BKN Kembangkan Aplikasi Penilaian Perilaku Kerja 360 Derajat
Kantor Regional I BKN Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 dan persiapan implementasi penilaian e-perilaku kerja 360 derajat. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat struktural maupun fungsional dilingkup Kanreg I BKN Yogyakarta. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Kinerja ASN Neny Rochyany dan dibuka langsung oleh Kepala Kanreg I BKN Anjasawri Dewi.
 
Sesuai dengan arahan dari Sekretaris Utama, BKN akan memberlakukan penilaian perilaku kerja pegawai melalui aplikasi yang disebut dengan e-perilaku. Penilaian perilaku ini sudah menggunakan penilaian 360 derajat yang rencananya sistem ini akan diberlakukan pada bulan September 2019.
 
Melalui skenario ini penilaian perilaku akan melibatkan semua unsur mulai dari atasan ,bawahan, maupun rekan kerja sehingga diharapkan penilaian akan lebih obyektif. Mekanisme dari sistem penilaian 360 derajat ini melalui survei tertutup dimana setiap pegawai akan secara acak menjadi salah satu dari penilai baik untuk atasan, bawahan, maupun rekan kerjanya.
 
Meskipun masih diberlakukan lima tahun lagi, namun melalui aksi ini BKN berupaya menyiapkan instrumen sedini mungkin sehingga saat nantinya diberlakukan sudah siap. “Ini merupakan trigger dari BKN dalam rangka mempersiapkan sembari menunggu peraturan pelaksana dari PP 30 2019.” ungkap Neny.
 
Menurut Direktur Kinerja, setiap instansi wajib membangun sistem informasi kinerja, bagi instansi yang belum memiliki dapat menggunakan apliaksi dari BKN, sementara bagi instansi yang sudah memiliki dan menggunakan aplikasi sistem informasi kinerja sendiri dapat menggunakannya dengan kedepan akan disinkronisasikan dengan sistem informasi yang ada di BKN.