Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Selasa, 08 Oktober 2019 - 15:11:13 WIB

Bedah Kasus Netralitas ASN, BKN Hadirkan 3 Orang Ahli Hukum UGM


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 100 kali

Bedah Kasus Netralitas ASN, BKN Hadirkan 3 Orang Ahli Hukum UGM
Maraknya Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Netralitas ASN sebelum dan pasca Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legestaltif memantik BKN untuk melakukan kajian. Hal ini ditindaklanjuti dengan dilakukannya rapat koordinasi tentang pelanggaran netralitas ASN dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS yang melanggar Tindak Pindana Korupsi (Tipikor).

Rakor digelar di Aula Kantreg I BKN Yogyakarta pada Hari Kamis 26 September 2019 dengan menghadirka  3 (tiga) pakar Hukum dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta yakni pakar hukum Dr. Zaenal Arifin Muhtar, Dr. Oce  Madril, dan Prof. Edward Omar Sharif Hiariej.

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kedeputian Pengawasan dan Pengendaliian BKN  bertempat di Kanreg I BKN Yogyakarta ini dikuti oleh semua Pejabat Eselon I BKN, Para JPT Pratama BKN, Pejabat Adsministrasor dan Pengawas serta pejabat fungsional Auditor Kepegawaian BKN. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa Rakor Kepegawaian ini dilaksanakan secara khusus dengan menghadirkan pakar hukum dari UGM. Untuk itu, Kepala BKN berharap para peserta rakor dapat responsif dan aktif dalam mengikuti dan menimba ilmu dari seorang pakar hukum. Kepala BKN juga berharap kontribusi dari kegiatan ini dapat diperoleh masukan-masukan supaya kedepan dalam pengambilan keputusan terhadap pegawai yang melanggar netralitas dan tipikor tidak salah dan tidak menimbulkan gugatan.