Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
» Forum Tanya Jawab

  • penetapan nip ( 04-01-2014 )
  • Nama : eva
    Tanya : untuk penetapan nip biasanya berapa lama? misalkan ada data pemberkasan yg ternyata TMS biasanya karena alasan apa menjadi TMS?

    Jawab:

    Proses penetapan NIP dilaksanakan maksimal 10 hari kerja. Sesuai dengan Perka BKN No.9 Tahun 2012, berkas yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) biasanya: data lahir, perbedaan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan,dan status yang berkenaan dengan hukum.


  • SAPK ( 30-12-2013 )
  • Nama : Galang Adalat
    Tanya : Saya ada usul, bagaimana kalau kewenangan peremajaan data riwayat pendidikan diturunkan ke kabupaten, karena hampir setiap usulan kenaikan pangkat baik PI S1 maupun S2 nya, selalu ada gelar yang tidak menempel, dan setelah dicek di SAPK riwayat pendidikannya tidak diubah

    Jawaban :

    Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengembangan Database Kepegawaian , bahwa prosedur peremajaan data PNS dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah telah diatur sesuai  dengan kewenangan masing masing.

    Sehubungan pertanyaan Saudara mengenai updating data riwayat pendidikan merupakan kewenangan dari BKN yaitu BKN Pusat dan Kantor Regional BKN sesuai dengan Perka Nomor 14 Tahun 2011.


  • Pensiun ( 27-12-2013 )
  • Nama : M. Sobari
    Tanya : Saya seorang PNS yang sedang memasuki masa akhir akan pensiun, tepatnya bulan ke 6 tahun 2014. Dari informasi teman-teman, dan juga saya membaca melalui media koran waktu itu diberitakan bahwasanya Undang-undang ASN telah disetujui dan disahkan oleh DPR, dimana diberitakan juga bahwa salah satu pasal yang ditunggu-tunggu adalah mengenai Batas Usia Pensiun dari 56 tahun menjadi 58 Tahun. Untuk itu mohon pencerahannya dan mungkin ini adalah pertanyaan mewakili sebagaian besar para calon pensiunan PNS yang sedang memasuki masa akhir pensiun. Apakah saya yang notabene memasuki masa pensiun pada bulan ke 6 tahun 2014 dengan telah disahkannya undang-undang tersebut apakah masih menggunakan BUP 56 atau diperpanjang menjadi 58 tahun. Demikian pertanyaan saya. terimakasih.

    Jawab:

    Meskipun UU ASN telah diundangkan, selama peraturan pelaksana teknisnya belum ditetapkan, untuk BUP masih mengacu pada yang lama.  Adapun apabila sudah terlanjur ditetapkan SK Pensiunnya, ternyata peraturan teknis yang terbaru menyatakan klausul lain, maka nanti dapat dilakukan peninjauan kembali.


  • Alih tugas & Ijin Belajar ( 23-12-2013 )
  • Nama : erwin darmawan
    Tanya : Maaf saya ingin konsultasi dan mohon bantuannya. 1. secara ijasah terakhir saya sebagai radiografer/staf instalasi radiologi,dengan perkembangan teknologi adanya SIMRS (sistem informasi manajemen rumah sakit)dan dimana disebutkan bahwa semua RS wajib melaksanakan SIMRS. Berdasarkan Surat Tugas Direktur RS,saya ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional pada unit IT SIMRS. Yang jadi pertanyaan saya, apakah perlu mengajukan surat pndah/alih tugas atau hanya dengan surat tugas intern/dari Direktur sudah cukup. Bila harus mengajukan surat pengajuan, syarat apa saja yang perlu dilampirkan, dan mungkin ada contoh format surat pengajuan pindah/alih tugas. 2. Karena untuk mendukung tugas saya sebagai IT di unit sentral data, dan berdasar Surat Tugas dr Direktur saya melaksanakan kegiatan operasional SIMRS. Saya berkeinginan ijin belajar dengan mengambil jurusan komputer/IT. Apakah saya dapat mengajukan ijin belajar, diluar akademis saya (D.III radiologi)? dan Bila dapat, apakah Ijasah nya dapat diajukan untuk penyesuaian jabatan? Atas saran dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

    Jawab:

    Berkenaan dengan permasalahan yang telah disampaikan diatas, dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

    1. Dalam hal pengadaan CPNS, selalu diawali dengan proses pengajuan formasi oleh pemerintah daerah/lembaga untuk selanjutnya dilakukan telaah oleh BKN dan ditetapkan oleh KemenPANRB. Jadi, setiap pegawai baru dalam proses pengadaan CPNS nantinya harus diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB atas usulan dari pemerintah daerah/lembaga tersebut.

    2. Saudara Erwin D apabila formasi Saudara dalam pengangkatan CPNS sebagai Calon Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Radiografer, maka Saudara harus diangkat dalam JFT Radiografer dan apabila akan meningkatkan pendidikan harus relevan dengan tugas pokok fungsi jabatan Radiografer.

    3. Seorang pemangku JFT tidak dapat dialihtugaskan menjadi fungsional umum (staf) kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya dijatuhi hukuman disiplin, keuzuran jasmani, tidak terpenuhinya kompetensi dan kualifikasi.

    4. Kami sarankan apabila Saudara akan meningkatkan pendidikan harus relevan dengan formasi Saudara, apabila tidak relevan maka tidak dapat digunakan untuk penyesuaian ijazah.

    5. Demikian terimaksih semoga membantu.


  • tanya tentang DP3 ( 13-12-2013 )
  • Nama : M. Nashir
    Tanya : bagaimana penulisan yang benar untuk jangka waktu penilaian pada DP3 apakah 02 januari s.d 31 desember atau hanya bulan januari s.d desember..? terima kasih

    Jawab:

    Yang tepat adalah dengan menggunakan tanggal seperti yang dicontohkan.


  • DASAR Kenaikan Jabatan dan Pangkat ( 12-12-2013 )
  • Nama : hariyanto
    Tanya : Ada Dosen yang memiliki SK Mutasi ke Kampus X TMT Januari 2013, Tetapi dia memiliki Penetapan Angka Kredit Dosen di Kampus tersebut sejak tahun 2010, yang ingin saya tanyakan apakah yang dijadikan dasar untuk kenaikan pangkat dan jabatan dosen tersebut apakah didasarkan SK Penetapan Angka Kredit dosen tahun 2010 atau SK mutasi sebagai dosen tahun 2013? terima kasih

    Jawab:

    Berkenaan dengan pertanyaan Saudara, dapat disampaikan bahwa kenaikan pangkat/jabatan Saudara dapat menggunakan PAK TMT Januari 2010 dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Memiliki PAK yang memenuhi jumlah komulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan

    2.Minimal telah 2 tahun dalam pangkat terakhir

    3.Minimal telah 1 tahun dalam menduduki jabatan terakhir (sebagai Asisten Ahli)

    4.Penilaian Prestasi Kerja (DP-3) minimal bernilai BAIK setiap unsur dalam 2 tahun terakhir


  • REVISI KPE ( 12-12-2013 )
  • Nama : Hariyanto
    Tanya : saya Hariyanto, NIP 19801224 200312 1 003 Pangkat: Penata Tingkat I Golongan III/d dan sudah mendapatkan KPE, tetapi penulisan namanya salah, seharusnya nama saya Hariyanto, tapi di KPE tertulis HERIYANTO, apakah ini bisa jadi masalah dikemudian hari? bagaimana prosedur untuk membetulkan/merevisi KPE saya tersebut, sementara saya sudah pindah ke Satker yang baru? terima kasih.

    Jawab:

    Hal tersebut dapat menjadi masalah dan perlu dilakukan ralat. Syarat pengurusan ralat adalah sebagai berikut:

    1.        Surat Pengantar dari instansi

    2.        FC SK Konversi NIP

    3.        FC KPE yang salah

    4.        FC SK CPNS/PNS yang dilegalisir

    Kemudian dikirim ke BKN Pusat Jakarta karena kewenangan dalam ralat KPE menjadi kewenangan BKN Pusat.


  • Peninjauan Masa Kerja ( 03-12-2013 )
  • Nama : EX SANTOSO
    Tanya : Bagaimakah prosedur teknis untuk pengurusan berkas Peninjauan Masa Kerja (PMK)? Saya telah mengurus PMK dengan mengumpulkan berkas-berkas; a. Status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) /Pegawai Negeri Sipil (PNS). b. Memiliki pengalaman kerja yang diperoleh dari pemerintah diperhitungkan penuh, sedangkan pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta diperhitungkan 1/2 (satu per dua) sebanyak-banyaknya 8 tahun. c. Daftar Riwayat Hidup/Daftar Riwayat Pekerjaan. d. Salinan Sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang dapat digunakan pada saat bekerja dipemerintah/swasta. e. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). f. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai bukti pengalaman kerja yang diperoleh. g. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir. http://www.bkn.go.id/kanreg01/in/prosedur-layanan/prosedur-layanan-3.html Tapi berkas saya hanya berhenti di Badan Kepegawaian Daerah,apa yang harus saya lakukan?apakah boleh langsung mengurus PMK ke BKN Yogyakarta?

    Jawab:

    Untuk pengusulan berkas PMK dapat langsung diurus yang bersangkutan ke BKN sepanjang membawa berkas usulan dari BKD, karena pada prinsipnya proses Peninjauan Masa Kerja harus atas dasar usulan dari BKD. 


  • masa berlaku legalisir ijazah ( 02-12-2013 )
  • Nama : eka w
    Tanya : Apakah legalisir fotokopi ijazah sbg syarat kenaikan pangkat memiliki masa berlaku? Misalnya satu tahun sejak ditandatangani. Jika ya, bisakah saya memperoleh salinan aturannya? Karena dari aturan kenaikan pangkat ataupun legalisasi fotokopi ijazah tdk ada yg menyebutkan perihal masa berlaku legalisir fotokopi ijazah. Terima Kasih

    Jawab:

    Untuk masa waktu legalisir ijazah secara formal tidak ada aturan yang mengaturnya, sehingga tetap berlaku sepanjang masih jelas tulisan pengesahannya. Adapun jika dalam kondisi tertentu seperti masa legalisir yang sudah sangat lama (misal lebih dari 10 tahun, dll), untuk faktor kehati-hatian pihak yang membutuhkan dapat meminta kembali yang lebih baru kepada yang bersangkutan namun sifatnya tidak mengikat.


  • Pengajuan Pensiun Janda ( 25-11-2013 )
  • Nama : mujtahid
    Tanya : PNS di satker kami Kab. Cilacap ada yang meninggal dunia pada tanggal 7 September 2013, karena terhambat kondisi kesehatan, janda dari PNS yang meninggal dunia baru bisa melengkapi persyaratan surat kematian dll tgl. 20 nopember 2013, . apakah ada jangka waktu dari meninggal dunia s.d pengajuan? mohon solusinya. takutnya pengajuan kami ditolak, Kami akan mengajukan pensiun janda tersebut awal desember 2013, harapan kami mudah-mudahan pengajuan kami diterima,

    Jawab:

    PNS yang meninggal dunia, maka Janda/Dudanya masih mempunyai hak menerima gaji terusan selama 4 bulan kedepan (apabila meninggal tgl. 7 September 2013, maka Janda/Dudanya masih akan menerima gaji terusan sampai dengan bulan januari 2014, dan pada bulan Pebruari 2014 baru akan menerima gaji Janda/Dudanya).

    Sehubungan dengan meninggalnya PNS tsb pada tgl. 7 September 2013, maka seyogyanya pengajuan pensiun Janda/Dudanya tidak melebihi masa penerimaan gaji terusan sehingga tepat pada bulan ke 5 sudah dapat menerima pensiun Janda/Dudanya.

    Apabila pengajuan pensiun Janda/Dudanya akan dilakukan pada bulan Desember 2013, maka menurut kami pengajuan tersebut belum terlambat karena belum melebihi batas penerimaan gaji terusan (4 bulan).


  • Penyesuaian Ijasah ( 15-11-2013 )
  • Nama : NURKHOLIS
    Tanya : 1) Bagi CPNS/PNS yang telah menempuh studi lanjut sebelum dirinya diangkat menjadi CPNS/PNS, maka dikeluarkanlah "Surat Keterangan Belajar". Surat Keterangan Belajar ini dapat dikeluarkan dengan catatan proses studi lanjut tersebut telah mencapai tahap akhir/dalam proses penyelesaian tugas akhir. 2) Sesuai dengan SE MenpanRB Nomor 04 Tahun 2013 disebutkan bahwa PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi. Pertanyaan : Apabila ada formasi yang sesuai, apakah Ijasah yang diterima sebelum diangkat menjadi CPNS/PNS, dan sudah dikeluarkanlah "Surat Keterangan Belajar" bisa mengikuti Penyesuaian Ijasah? Terima kasih

    Jawab:

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, pada prinsipnya bisa mengikuti Penyesuaian Ijazah sepanjang diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi tempat bekerja.


  • Pembetulan NIP Baru ( 14-11-2013 )
  • Nama : Bara
    Tanya : yang dimaksud dokumen otentik untuk pembetulan NIP Baru itu apa saja ya?

    Jawab:

    Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  14 Tahun 2011 Tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS
    Perbaikan data elektronik dilakukan berdasarkan usul/permintaan instansi yang telah disetujui oleh PPK.
    BKN dan Kantor Regional BKN mempunyai kewenangan untuk memperbaiki seluruh data PNS apabila terdapat perbedaan data antara dokumen tata naskah dan data elektronik sesuai dengan peraturan perundang undangan . Perbaikan data dilakukan melalui proses verifikasi data. Jenis data elektonik yang diperbaiki meliputi,
    a.    Nama Calon PNS/PNS
    b.    NIP
    c.    Tempat lahir
    d.    Tanggal lahir
    e.    Jenis kelamin dan
    f.    TMT Calon PNS/PNS

    Khusus perbaikan tanggal lahir hanya dapat diperbaiki  oleh BKN Pusat.  Sesuai dengan anak lampiran Perka  BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011. Untuk perbaikan NIP dokumen sumber data yang digunakan adalah
    a. Data Kepegawaian Perorangan,
    b. Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP,
    c. SK CPNS dan
    d. SK PNS.

    e. SK Konversi NIP (Asli)


  • Akreditasi B ..???? ( 11-11-2013 )
  • Nama : sulastri NTB
    Tanya : BKN Yogya, mau tanya nech... di SK menpan tentang ijin dan tugas belajar disebutkan bahwa akreditasi kampus harus B, nah jika di wilayah dan jarak di wilayah kami (wilayah yang tercantum dalam perda) ternyata tidak ada kampus yang terakreditasi B, maka kita harus bagaimana..sedangkan kita punya niatan untuk mengupgrade ilmu, eh malah sistem (peraturanya) membatasi kita untuk mengupgrade ilmu, APAKAH INI BUKAN PEMBODOHAN buat para PNS ..????... mohon penjelasannya.....

    Jawab:

    Terkait kasuistik seperti yang disampaikan, kami selaku penyelenggara peraturan dibidang kepegawaian khususnya dalam lingkup wilayah kerja Kanreg I BKN Yogyakarta tidak memiliki kewenangan maupun otorisasi apapun terhadap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat selain turut serta andil dalam penegakannya (law inforcement). Apabila ada peraturan yang dirasa tidak dapat diimplementasikan pada suatu daerah tertentu, menurut hemat kami dapat dikonsultasikan secara langsung kepada lembaga yang mengeluarkan aturan tersebut supaya dapat diberikan penjelasan maupun penyelesaian sebagaimana mestinya, dalam hal ini adalah Kementerian PAN&RB melalui instansi tempat Saudara bekerja.


  • kenaikan pangkat 3a ke 3b ( 11-11-2013 )
  • Nama : somari
    Tanya : Nama Somari NIP 19770816 201001 1 019. mau tanya mengapa sk 3b saya cek di internet blm muncul, padahal kekurangan dp3 th 2012 sdh dikirim ke bkn yogyakarta, bagaimana solusinya yang terbaik, terimakasih atas solusinya.

    Jawab:

    Terkait permasalahan belum munculnya golongan IIIb Saudara dalam Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian (SAPK) online kami, dapat kami sampaikan bahwa setelah kami cek memang terjadi kesalahan teknis dalam pemberian nomenklatur golongan dan sekarang telah dilakukan penyelesaiannya. Saudara dapat mengecek kembali dalam menu "Kenaikan Pangkat" untuk mengetahui updating perubahannya. Terkait dengan SK kenaikan pangkatnya, Saudara dapat menghubungi BKD tempat Saudara bekerja. 

    Atas informasi dan pemberitahuannya disampaikan banyak terima kasih.


  • Ijazah S1 Beasiswa Tanpa Ijin Belajar ( 08-11-2013 )
  • Nama : Sawijo
    Tanya : Mohon bantuan karena saya pada tahun 2008 mendapat beasiswa kuliah S1 PGSD namun saya tidak memiliki ijin belajar karena menurut pendapat saya bahwa untuk PNS yang belajar dengan beasiswa akan mendapat surat tugas belajar. dan sekarang nasib ijazah saya malah terkatung2 bahkan saya disarankan untuk kuliah S1 lagi oleh pihak BKD. Mohon bantuan dan solusinya

    Jawab:

    Secara substansi kami masih belum mengetahui secara detail kondisi real di lapangan sehingga mengemuka permasalahan seperti yang dimaksud. Yang dapat kami sampaikan disini adalah bahwa pemberian tugas belajar harus mengacu pada SE MenpanRB No.4 Tahun 2013 maupun SE/18/M.PAN/5/2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS. Salah satu ketentuan yang berlaku dalam dalam Tugas Belajar adalah: Biaya pendidikan ditanggung oleh instansi dan dibebastugaskan dari jabatan.


  • KPE ( 08-11-2013 )
  • Nama : imam firmansah
    Tanya : sya PNS Pusat yang ditempatkan di PPS Cilacap pengangkatan CPNS 2010, sampai saat ini sya belum mendapatkan Kartu Pegawai, apa yang harus sya lakukan untuk pengurusan KPE tersebut ?

    Jawab:

    Mohon saudara dapat menghubungi biro/bagian kepegawaian instansi tempat kerja, karena pada prinsipnya pengajuan KPE harus diajukan oleh instansi.


  • Kenaikan Pangkat ( 31-10-2013 )
  • Nama : Galang Adalat
    Tanya : Teman saya dari Kemenag Kab. Grobogan mengajukan KP Periode April 2012 sampai sekarang (Oktober 2013) belum menerima SK KP, sehingga belum bisa penyesuaian pangkat maupun gaji. Kata teman kepegawaian Kabupaten SK KP hilang di Kemenag Kanwil Jateng/Pusat dan masih dicari. Dicheck di situs ini datanya sbb : Nama : MASROFII NIP : 198101142005011001 NIP Lama : 150361038 Instansi : 3012 Golongan : 34 TMT Golongan : 01 April 2012 Masa Kerja : 0. Tahun 0. Bulan No. Usul KP : B.II/0/BKN/193/2012 Tanggal Usul : 07 Maret 2012 No. Nota Persetujuan : AI-13018001085 Tanggal NP : 22 Maret 2012 Jenis Kenaikan Pangkat : Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu) bagaimana penyelesaiannya?

    Jawab:

    Terkait pertanyaan diatas dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya BKN telah menetapkan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat kepada saudara yang dimaksud tertanggal 22 Maret 2012. Adapun terkait permasalahan hilangnya SK KP, mohon dapat menghubungi bagian kepegawaian Kanwil Kemenag Jateng agar diperoleh penjelasan dan penyelesaian sebagaimana mestinya.


  • SE MenpanRB Nomor 04 Tahun 2013 (tertanggal 21 Maret 2013) ?? ( 24-10-2013 )
  • Nama : irma fitriani
    Tanya : dalam SE MenpanRB Nomor 04 Tahun 2013 (tertanggal 21 Maret 2013) disni bukanya hanya diterangkan surat ijin dan keterangan belajar saja yang musti akreditasi B..? jadi yang mana yang benar... dan dasar hukum surat keterangan belajar musti akreditasi B itu apa pak..>???

    Jawab:

    SE MenpanRB Nomor 04 Tahun 2013 berisi tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS, yang didalamnya salah satunya diatur mengenai pemilihan progran studi yang akan diambil (khusus kampus dalam negeri) wajib telah terakreditasi minimal B oleh BAN PT.

    Tugas Belajar merupakan bentuk studi lanjut yang dibiayai oleh instansi pemerintah, sementara Izin Belajar merupakan bentuk studi lanjut dengan menggunakan biaya sendiri atas izin dari pimpinan instansi.

    Adapun bagi CPNS/PNS yang telah menempuh studi lanjut sebelum dirinya diangkat menjadi CPNS/PNS, maka dikeluarkanlah "Surat Keterangan Belajar". Surat Keterangan Belajar ini dapat dikeluarkan dengan catatan proses studi lanjut tersebut telah mencapai tahap akhir/dalam proses penyelesaian tugas akhir.

     

     


  • daftar urutan kepangkatan ( 24-10-2013 )
  • Nama : M. Nashir
    Tanya : mohon bantuannya bapak ibu seluruh anggota saya mau tanya ttg DUK misalkan ada kasus bgini Andi SK CPNS (III.a) nya TMT 01 Januari 2011, kemudian SK PNS nya TMT 01 September 2012 sedangkan Budi SK KP (pnyusaian ijazah) (III.a) TMT 01 April 2012.... yang mana di dalam DUK (Daftar Urut kepangkatan) yang lebih atas urutannya....mohon pencerahannya

    Jawab:

    Sesuai dengan PP No. 15 Tahun 1979 dan Surat Edaran Kepala BAKN 03 Tahun 1980, Daftar Urut Kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena Daftar Urut Kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus.

    Dalam DUK tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menetapkan nomor urut yang tepat dalam satu DUK diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut :

    1.       Pangkat
    PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK, Jika ada dua orang/lebih yang memiliki pangkat yang sama maka dari mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

    2.       Jabatan
    Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama, maka dari mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dan dilihat yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatannya.

    3.       Masa Kerja

    Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama, maka dari mereka yang memiliki masa kerja sebagai PNS yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi

    4.       Latihan Jabatan

    Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, maka dari mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.

    5.       Pendidikan
    Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, dan pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, maka dari mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.

     

     


  • akreditsai kampus ( 12-10-2013 )
  • Nama : rosid
    Tanya : terimakasih atas jawaban pertama saya, tapi ada satu lgi neh yang masih mengganjal. yaitu : Apakah akreditasi kampus musti B, jika mengajukan keterangan belajar..?

    Jawaban:

    Sesuai dengan SE MenpanRB Nomor 04 Tahun 2013 (tertanggal 21 Maret 2013) Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS, program studi  di dalam negeri yang akan diikuti harus telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang. Dalam Surat Edaran tersebut juga disebutkan bahwa PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

    Demikian semoga membantu.



Hal: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |

PEMBERITAHUAN
Pertanyan terkait kemajuan proses KENAIKAN PANGKAT dapat dicek langsung melalui fitur baru INFORMASI PROSES KP yang ada di pojok kiri atas halaman beranda/home (Klik disini).

Tuliskan pertanyaan mengenai permasalahan KEPEGAWAIAN dengan mengisi form di bawah ini:
Nama :
e-Mail :
Judul :
Tanya :
   
    (Masukkan 6 kode diatas)