Jawab :

1. Pengajuan formasi bagi JFT merupakan kebutuhan suatu organisasi yang sebelum mengajukan formasi sudah diperhitungkan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya sehingga atas dasar itulah maka CPNS dengan formasi JFT harus diangkat sesuai dengan formasi tersebut. mengingat selama ini pemerintah daerah mengabaikan (banyak temuan bahwa ternyata setelah diterima sebagai CPNS di beri tugas sebagai JFU padahal formasinya JFT) sehingga dalam rangka mengawal formasi tersebut melalui surat edaran Kepala Kanreg 1 BKN Yogyakarta no : Ka.Reg.I/1688/2014 tanggal 3 November 2014 yang intinya memberi kebijakan terkait CPNS yang formasinya JFT agar diangkat sesuai formasi tersebut, namun demikian apabila belum diangkat sebagai JFT maka diberikan kesempatan 1 (satu) kali kenaikan pangkat reguler dan selanjutnya harus diangkat sesuai formasi. 

2. Seorang PNS yang pengangkatan CPNSnya dari formasi JFT sebelum diangkat sesuai formasi awal tersebut tidak dapat diusulkan KP PI.

3. solusinya ybs harus dikembalikan dan diberikan tugas yang sesuai dengan tugas pokok fungsinya (sesuai formasi CPNS)  

Jawab :

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan, kemudian apabila PNS dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana  dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Untuk kasus PNS tersebut dilihat dulu putusan pengadilan tersebut apakah dilakukan dengan berencana atau tidak berencana, apabila dilakukan tidak dengan berencana maka kemudian diproses dengan mekanisme PP 53 tahun 2010, mengenai jenis hukuman disiplin dilihat dari latar belakang perbuatan tersebut, dampak yang ditimbulkan akaibat perbuatan tersebut, berat ringannya pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut.

Jawab :

Untuk melakukan ralat SK Konverwsi NIP, silahkan Persiapkan
1. SK konversi Nip yang asli
2. Copy sah SK Cpns
3. Copy Sah Ijasah saat pengangkatan
4. Surat Pengantar dari BKD/BKPP setempat 
Untuk PNS dari unit SMA/Dindik TIDAK BISA langsung ke BKN tetapi harus melalui BKD/BKPP atau diuruskan oleh BKD/BKPP setempat.

Terimakasih.

 

Jawab :

SK Mutasi pindah instansi yang telah kami terbitkan pada prinsipnya tidak akan kami batalkan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,selanjutnya apabila sdr ingin kembali/pindah instansi silahkan melalui prosedur yang telah ditentukan....trimakasih

Jawab :

1. Sesuai dengan Permenpan no 16 tahun 2009 pasal 22 disebutkan bahwa Pejabat yg berwenang menetapkan AK, adalah Mendiknas atau pejabat lain yg ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I gol. ruang IV/b s.d. Guru Utama pangkat Pembina Utama gol. ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah

2. Minimal telah 2 tahun dalam pangkat terakhir apabila angka kredit telah memenuhi syarat dapat diusulkan kenaikan pangkatnya.... 

Jawab :

Dapat kami sampaikan bahwa mengingat tugas sdr sebagai guru tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu guru maka sdr tidak perlu membuat PAK.

Jawab :

Dapat kami sampaikan bahwa Kenaikan pangkat pemangku jabatan fungsional tertentu seperti guru apabila akan diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan penilaian angka kredit, sepanjang PAK tersebut memenuhi sesuai yang dipersyaratkan maka dapat diusulkan (tidak bisa diusulkan melalui KP reguler). selanjutnya pangkat puncak untuk guru yang berpendidikan non S1 adalah III/d....trimakasih

Jawab :

 Dapat kami sampaikan bahwa seorang PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar tetap dapat diusulkan kenaikan pangkatnya sepanjang memenuhi persyaratan...

selanjutnya terkait dengan seorang PNS yang sejak pengangkatan CPNS formasi jabatan fungsional tertentu (JFT) dapat kami sampaikan bahwa Pengajuan formasi bagi JFT merupakan kebutuhan suatu organisasi yang sebelum mengajukan formasi sudah diperhitungkan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya sehingga atas dasar itulah maka CPNS dengan formasi JFT harus diangkat sesuai dengan formasi tersebut. mengingat selama ini pemerintah daerah mengabaikan (banyak temuan bahwa ternyata setelah diterima sebagai CPNS di beri tugas sebagai JFU padahal formasinya JFT) sehingga dalam rangka mengawal formasi tersebut melalui surat edaran Kepala Kanreg 1 BKN Yogyakarta no : Ka.Reg.I/1688/2014 tanggal 3 November 2014 yang intinya memberi kebijakan terkait CPNS yang formasinya JFT agar diangkat sesuai formasi tersebut, namun demikian apabila belum diangkat sebagai JFT maka diberikan kesempatan 1 (satu) kali kenaikan pangkat reguler dan selanjutnya harus diangkat sesuai formasi.

Namun demikian apabila belum dapat diangkat dalam JFT karena terkendala dengan belum ada diklat yang menyelenggarakan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta ybs masih melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi jft tersebut dapat diberikan kenaikan pangkat secara reguler.....demikian penjelasan kami semoga dapat dimengerti trimakasih.. 

Jawab :

Sepanjang tersedia formasi, lulus ujian penyesuaian ijazah dan ijazah yang diperoleh linier dengan bidang tugas yang diampu maka dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah....trimakasih 

Jawab :

Kab mamuju sulbar bukan menjadi  wewenang kami silahkan sdr hub. Kanreg IV Makasar...trimakasih

Jawab :

Bahwa sesuai dengan surat edaran kepala Kanreg 1 BKN Yogyakarta nomor K.REG.I/888/2017 tgl. 29 Mei 2017 bahwa proses pencantuman gelar pada database sapk di BKN adalah sbb :

1.     Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah yang lebih tinggi dapat diusulkan peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar tidak melalui mekanisme Kenaikan Pangkat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a.      Fc sah SK tugas belajar/surat ijin belajar;

b.     Fc sah ijazah dan transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;

c.      Fc sah akreditasi prodi saat SK tugas belajar/ijin belajar;

d.     Fc sah PAK yang menunjukkan bahwa ijazah telah dinilai bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional.

2.    Usulan peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar pada database SAPK dilakukan secara kolektif oleh Kepala BKD/BKPP/Bagian Kepegawaian dan disampaikan ke Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta pada bulan Mei, November dan Desember.

Jawab :

Berkas usul Pensiun an. Ali Mustofa NIP.195705011983031010 Sampai saat ini tgl.10 Juli 2017 belum masuk ke Kanreg I BKN Yogyakarta. Silahkan segera menghubungi BKD Prop. Jawa Tengah.

Jawab :

1. untuk jabatan pamong belajar tidak ada inpassing jabatan

2. sdh kami kirim....demikian trimakasih

Jawab :

SK. Pensiun Duda An. Subiyanto dari Almarhumah Soemijati NIP.130258106, sudah jadi dengan Nomor SK. 00209 tanggal 17-05-2017 dan sudah diambil TASPEN tanggal 12-06-2017. Silahkan segera menghubungi TASPEN Semarang.

Jawab :

 Dapat kami sampaikan bahwa seorang PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar tetap dapat diusulkan kenaikan pangkatnya sepanjang memenuhi persyaratan...

selanjutnya terkait dengan seorang PNS yang sejak pengangkatan CPNS formasi jabatan fungsional tertentu (JFT) dapat kami sampaikan bahwa Pengajuan formasi bagi JFT merupakan kebutuhan suatu organisasi yang sebelum mengajukan formasi sudah diperhitungkan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya sehingga atas dasar itulah maka CPNS dengan formasi JFT harus diangkat sesuai dengan formasi tersebut. mengingat selama ini pemerintah daerah mengabaikan (banyak temuan bahwa ternyata setelah diterima sebagai CPNS di beri tugas sebagai JFU padahal formasinya JFT) sehingga dalam rangka mengawal formasi tersebut melalui surat edaran Kepala Kanreg 1 BKN Yogyakarta no : Ka.Reg.I/1688/2014 tanggal 3 November 2014 yang intinya memberi kebijakan terkait CPNS yang formasinya JFT agar diangkat sesuai formasi tersebut, namun demikian apabila belum diangkat sebagai JFT maka diberikan kesempatan 1 (satu) kali kenaikan pangkat reguler dan selanjutnya harus diangkat sesuai formasi.

Namun demikian apabila belum dapat diangkat dalam JFT karena terkendala dengan belum ada diklat yang menyelenggarakan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta ybs masih melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi jft tersebut dapat diberikan kenaikan pangkat secara reguler.....demikian penjelasan kami semoga dapat dimengerti trimakasih.. 

Jawab :

SK. Pensiun Duda An. Subiyanto dari Almarhumah Soemijati NIP.130258106, sudah jadi dengan Nomor SK. 00209 tanggal 17-05-2017 dan sudah diambil TASPEN tanggal 12-06-2017. Silahkan segera menghubungi TASPEN Semarang.

Jawab :

syarat pengajuan PMK adalah sbb :

a. Fotokopi legalisir SK Pengangkatan sebagai CPNS/PNS
b. Selama bekerja pada instansi tersebut tidak terputus.
c. Fotokopi legalisir Ijazah

d. Asli SK pengangkatan

e. Asli SK pemberhentian

f. Daftar riwayat hidup

g. Daftar riwayat pekerjaan

h. Bukti tanda terima honor

i. Bukti kehadiran/absensi

Jawab :

Mengingat ijazah diperoleh sebelum diangkat CPNS maka cukup dilampirkan legalisir ijazah dan transkrip nilai.....trimakasih

Jawab :

Mengingat sdr belum diangkat dalam jabatan guru maka sdr tidak berkewajiban menyusun PAK....trimakasih

Jawab :

Mengingat sdr sebagai guru maka apabila angka kredit telah memenuhi sesuai yg dipersyaratkan untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat dan ijazah yg baru diperoleh tersebut dapat dinilai pada PAK....trimakasih